Menhub: Saya Anjurkan Ojek Online Tidak Demo, Nonton Asian Games Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap sejumlah komunitas ojek online mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi unjuk rasa pada saat perhelatan Asian Games Agustus mendatang.

"Saya anjurkan tdak demo, nonton Asian Games," kata Budi Karya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut Budi, Dirjen Perhubungan Darat sudah mengumpulkan beberapa komunitas ojek online yang berniat melakukan demo.

Baca juga: Alasan Ojek Online Demo Saat Pembukaan Asian Games

Ia berharap segera ada jalan keluar terkait tuntutan yang disuarakan oleh ojek online.

Misalnya terkait masalah legalitas dan pengakuan, menurut Menhub, hal tersebut sebenarnya sudah tidak menjadi masalah.

Sebab, aturan yang memayungi keberadaan ojek online sudah diatur oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Jadi jangan khawatir mereka tdak beroperasi," kata dia.

Baca juga: Polri Imbau Tak Demo Selama Asian Games, Ini Kata Koordinator Aksi Ojek Online

Adapun terkait tuntutan untuk menaikkan tarif ojek online, menurut Budi, hal tersebut juga masih bisa dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya. Segala tuntutan itu didialogkan, tidak perlu melakui aksi unjuk rasa.

"Ini kan agenda nasional, masak kita akan mempertontonkan ketidakteraturan kita dan pada dasarnya saya mendukung ojek online, bukan tidak mendukung," kata dia.

Polri juga sebelumnya mengimbau agar ojek online tak melakukan demo saat perhelatan Asian Games berlangsung di Jakarta dan Palembang.

Baca juga: Ojek Online Ancam Demo saat Asian Games, Polri Minta Kepentingan Bangsa Dikedepankan

Polri meminta semua pengemudi ojek online tak mengedepankan kepentingan kelompok dan pribadi.

Namun Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, polisi seharusnya tidak mempermasalahkan rencana aksi demo pengemudi ojek online saat pembukaan Asian Games pada 18 Agustus 2018.

"Kami berharap (pemerintah) selesaikan masalah yang kami tuntut, jangan mempermasalahkan demonya," kata Igun kepada Kompas.com, Kamis (19/7/2018).

Igun mengatakan, setiap warga negara mempunyai hak menyampaikan pendapat dan telah diatur dalam undang-undang.