Divestasi Saham Freeport untuk Siapa?

Pertanyaan terkait pembelian saham Rio Tinto ini muncul karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan antara PTFI dengan Rio Tinto.

Kesepakatan dengan Rio Tinto ini telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi saat pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1996.

Untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya, pada tahun 1996 PTFI melakukan perjanjian dengan Rio Tinto melalui pinjaman dana yang disebut dengan Participating Interest.

Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa sampai tahun 2022 Rio Tinto akan mendapatkan 40 persen dikurangi nilai jumlah produksi tertentu yang sudah disepakati dan setelah tahun 2022 akan mendapatkan 40 persen dari total produksi.

Jika Participating Interest Rio Tinto ini tidak diselesaikan maka pendapatan negara dari dividen akan berkurang karena Rio Tinto akan mendapatkan 40% hak dari produksi dari 2021 sampai dengan 2041.

Kepemilikan 51% oleh pemerintah dilakukan dengan membeli Participating Interest dari Rio Tinto yang akan langsung dikonversi menjadi 40% saham PTFI.

3. Mengapa tidak menunggu habis kontrak sampai 2021 saja?

Pemikiran ini yang paling banyak muncul di masyarakat. Seolah-olah, dengan berakhirnya Kontrak Karya II yang berakhir di 2021, maka semua aset dan hasil produksi akan menjadi milik Indonesia. Ada dua hal penting terkait hal ini.

Yang pertama adalah tentang kepemilikan di tahun 2021. Sesuai dengan Kontrak Karya II yang ditandatangani pemerintah era Soeharto di tahun 1991, apabila kontrak telah berakhir, maka semua asset PTFI akan dijual ke Pemerintah minimal sama dengan harga pasar atau harga buku.

Dengan kata lain, pemerintah harus membeli seluruh aset perusahaan PTFI. Penilaian tahun 2017 PTFI berdasarkan nilai buku asset adalah sekitar US$ 6 Miliar atau setara Rp 86 Triliun. Jadi kalaupun menunggu 2021, pemerintah tidak menerima secara gratis.

Yang kedua, juga disebutkan dalam perjanjian Kontrak Karya II, saat kontrak akan berakhir di tahun 2021, Freeport berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (2041).

Dan disebutkan juga dalam perjanjian bahwa Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar".

Tanpa alasan yang kuat untuk memutus kontrak, maka Freeport akan membawa kasus ini peradilan perselisihan atau arbitrase internasional.

Bila ini terjadi, maka akan melalui proses yang panjang, minimal dua tahun. Selama proses arbitrase ini berlangsung, kegiatan operasional Freeport akan berhenti yang akan berdampak pada perekonomian di Kabupaten Mimika.

Denyut ekonomi di kabupaten tersebut selama ini sangat tergantung pada kegiatan operasional Freeport.

Tiga pertanyaan utama tersebut yang banyak diperbincangkan di masyarakat maupun media sosial.

Pemerintah Indonesia tentu saja tidak akan gegabah dalam mengambil persetujuan dalam perjanjian baru ini.

Semua dilakukan semata-mata untuk kepentingan bangsa Indonesia sebagai pemilik utama. Semua untuk Indonesia.