Gerindra Minta Komunikasi Prabowo dengan Partai Lain Tak Dimaknai Tinggalkan PKS dan PAN

Kompas.com - 20/07/2018, 11:25 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika menjenguk Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018). Anung AninditoKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika menjenguk Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro meminta komunikasi ketua umumnya, Prabowo Subianto, dengan sejumlah partai tak dimaknai sebagai langkah meninggalkan PKS dan PAN.

Hal itu disampaikan Nizar menanggapi pertemuan Prabowo dengan sejumlah petinggi partai, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan, hubungan Gerindra dengan PKS dan PAN sudah terjalin lama. Hubungan Gerindra dengan PKS dan PAN tak bisa disamakan dengan hubungan Gerindra dan partai lain.

Baca juga: Golkar Duga Pertemuan Puan dan Prabowo Bahas Rencana Koalisi

"Hingga kini, Partai Gerindra tetap konsisten membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN)," kata Nizar melalui keterangan tertulis, Jumat (20/7/2018).

"Kedua partai tersebut lebih dikenal sebagai partai berbasis agama. Sedangkan Partai Gerindra merupakan partai yang lebih bercorak nasionalis. Karenanya, kombinasi Partai Gerindra, PKS, dan PAN merupakan representasi rakyat dan umat Islam Indonesia," lanjut Nizar.

Ia menambahkan, komunikasi antara Prabowo dan tokoh partai lain dilakukan sebagai ikhtiar untuk menggalang kekuatan guna memenangkan pemilihan presiden tahun 2019.

Baca juga: Gerindra: AHY Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo

Oleh karena itu, nantinya cawapres pendamping Prabowo akan ditentukan bersama partai koalisi, yakni PKS dan PAN.

Ia menambahkan, jika partai lain dengan kesamaan visi hendak bergabung, tentu cawapresnya akan diajak untuk berembuk.

"Sebab, dalam berkoalisi haruslah saling melengkapi. Dengan artian, kelemahan Partai Gerindra bisa ditutupi kelebihan dari PKS maupun PAN. Begitu juga sebaliknya, kelemahan PKS bisa ditutupi kelebihan dari Partai Gerindra dan PAN," lanjut dia.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X