Pilkada Dinilai Bikin Bingung, Politisi Golkar Usul Koalisi Permanen

Kompas.com - 19/07/2018, 21:54 WIB
Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan adanya ketentuan koalisi permanen untuk partai politik pasca-Pemilu 2019.

Menurut Firman, ini penting dilakukan setelah Pilkada Serentak 2018. Sebab, tak adanya koalisi parpol yang tetap pada pilkada membuat masyarakat bingung.

"Kalau bisa ke depan, dengan sistem mutipartai supaya hiruk pikuk pilkada ini bisa dikurangi problematikanya adalah bagaimana kita membangun sistem politik ke depan kita," ujar Firman di Hotel Amaroosa Jakarta, Kamis (19/7/2018).

"Itu kalau bisa dibentuk koalisi permanen dari koalisi permanen dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota," kata dia.

Menurut Firman, ada persoalan besar dalam gelaran Pilkada Serentak 2018. Partai-partai yang berkoalisi mengusung calon kepala daerah di tingkat provinsi tak tercermin di tingkat kabupaten atau kota.

Baca juga: PKS Mengklaim Pernah Digoda untuk Gabung ke Koalisi Jokowi

Firman menilai, dengan sistem yang ada saat ini justru berpotensi membat mahar politik kian besar. Calon kepala daerah bisa didukung oleh partai mana pun, tergantung mahar politik.

Ia percaya, dengan koalisi permenan maka mahar politik bisa ditekan. Sebab, partai pendukung sudah jelas, yakni pendukung pemerintah atau oposisi.

"(UU Pemilu) belum mengatur (soal koalisi). Makanya maksud saya hari ini kan evaluasi . Forum ini kan forum evaluasi. Evaluasi yang saya sampaikan tadi masalah-masalah di lapangan harus kita bedah," kata dia.

"Kalau nanti sudah sepakat maka kita tinggal merumuskan. Revisi terbatas apakah UU Pemilu harus seperti ini misalnya," tutur Firman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X