Kompas.com - 19/07/2018, 21:54 WIB
Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan adanya ketentuan koalisi permanen untuk partai politik pasca-Pemilu 2019.

Menurut Firman, ini penting dilakukan setelah Pilkada Serentak 2018. Sebab, tak adanya koalisi parpol yang tetap pada pilkada membuat masyarakat bingung.

"Kalau bisa ke depan, dengan sistem mutipartai supaya hiruk pikuk pilkada ini bisa dikurangi problematikanya adalah bagaimana kita membangun sistem politik ke depan kita," ujar Firman di Hotel Amaroosa Jakarta, Kamis (19/7/2018).

"Itu kalau bisa dibentuk koalisi permanen dari koalisi permanen dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota," kata dia.

Menurut Firman, ada persoalan besar dalam gelaran Pilkada Serentak 2018. Partai-partai yang berkoalisi mengusung calon kepala daerah di tingkat provinsi tak tercermin di tingkat kabupaten atau kota.

Baca juga: PKS Mengklaim Pernah Digoda untuk Gabung ke Koalisi Jokowi

Firman menilai, dengan sistem yang ada saat ini justru berpotensi membat mahar politik kian besar. Calon kepala daerah bisa didukung oleh partai mana pun, tergantung mahar politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia percaya, dengan koalisi permenan maka mahar politik bisa ditekan. Sebab, partai pendukung sudah jelas, yakni pendukung pemerintah atau oposisi.

"(UU Pemilu) belum mengatur (soal koalisi). Makanya maksud saya hari ini kan evaluasi . Forum ini kan forum evaluasi. Evaluasi yang saya sampaikan tadi masalah-masalah di lapangan harus kita bedah," kata dia.

"Kalau nanti sudah sepakat maka kita tinggal merumuskan. Revisi terbatas apakah UU Pemilu harus seperti ini misalnya," tutur Firman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Nasional
2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

Nasional
Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X