Pilkada Dinilai Bikin Bingung, Politisi Golkar Usul Koalisi Permanen

Kompas.com - 19/07/2018, 21:54 WIB
Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi II DPR Firman Soebagyo saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan adanya ketentuan koalisi permanen untuk partai politik pasca-Pemilu 2019.

Menurut Firman, ini penting dilakukan setelah Pilkada Serentak 2018. Sebab, tak adanya koalisi parpol yang tetap pada pilkada membuat masyarakat bingung.

"Kalau bisa ke depan, dengan sistem mutipartai supaya hiruk pikuk pilkada ini bisa dikurangi problematikanya adalah bagaimana kita membangun sistem politik ke depan kita," ujar Firman di Hotel Amaroosa Jakarta, Kamis (19/7/2018).

"Itu kalau bisa dibentuk koalisi permanen dari koalisi permanen dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten kota," kata dia.

Menurut Firman, ada persoalan besar dalam gelaran Pilkada Serentak 2018. Partai-partai yang berkoalisi mengusung calon kepala daerah di tingkat provinsi tak tercermin di tingkat kabupaten atau kota.

Baca juga: PKS Mengklaim Pernah Digoda untuk Gabung ke Koalisi Jokowi

Firman menilai, dengan sistem yang ada saat ini justru berpotensi membat mahar politik kian besar. Calon kepala daerah bisa didukung oleh partai mana pun, tergantung mahar politik.

Ia percaya, dengan koalisi permenan maka mahar politik bisa ditekan. Sebab, partai pendukung sudah jelas, yakni pendukung pemerintah atau oposisi.

"(UU Pemilu) belum mengatur (soal koalisi). Makanya maksud saya hari ini kan evaluasi . Forum ini kan forum evaluasi. Evaluasi yang saya sampaikan tadi masalah-masalah di lapangan harus kita bedah," kata dia.

"Kalau nanti sudah sepakat maka kita tinggal merumuskan. Revisi terbatas apakah UU Pemilu harus seperti ini misalnya," tutur Firman.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X