Pilpres 2019, Wagub Terpilih Maluku Utara Dukung Jokowi

Kompas.com - 19/07/2018, 19:16 WIB
Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih Rivai Umar (kanan) menyatakan dukungannya untuk Presiden RI Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 ketika ditemui di Mellys Cafe & Garden, Jakarta, Kamis (19/7/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Gubernur Maluku Utara Terpilih Rivai Umar (kanan) menyatakan dukungannya untuk Presiden RI Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 ketika ditemui di Mellys Cafe & Garden, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada Maluku Utara 2018, Rivai Umar, menyatakan dukungannya untuk Presiden RI Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

"Kami mendukung Pak Jokowi. Siapa pun wakilnya kami tetap dukung," ujar Rivai di Mellys Cafe and Garden, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Rivai mengaku, dukungan yang ia berikan tersebut bukan tanpa alasan. Salah satunya karena program Jokowi, terutama dalam bidang infrastruktur.

Misalnya, menurut dia, program Tol Laut yang dianggap dapat menghubungkan pulau-pulau di Maluku Utara.

"Bisa membantu melancarkan proses distribusi barang dan jasa," kata dia.

Baca juga: Dukung Jokowi pada Pilpres 2019, TGB Siap Hadapi Berbagai Risiko

Karena itu, sebagai wakil kepala daerah terpilih ia berkomitmen memberikan dukungannya untuk Jokowi pada pilpres mendatang.

"Kami berupaya memenangkan Pak Jokowi pada 2019. Karena periode lalu tidak menang di Maluku Utara," kata dia.

"Kami sekarang tinggal fokus susun program yang akan kami laksanakan dan mengkorelasikan dengan program nasional," ujarnya.

Diketahui, Rivai Umar merupakan wakil dari Gubernur Maluku Utara terpilih Ahmad Hidayat Mus.

Pasangan ini memenangkan Pilkada 2018 dan telah ditetapkan oleh KPU Maluku Utara sebagai pemenang.

Partai Golkar dan PPP menjadi partai politik pengusung pasangan calon tersebut di Pilkada lalu.

Namun, pada Maret 2018 lalu, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Ahmad disangka melakukan korupsi terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009. Hal itu diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar.

Pada 2 Juli 2018, KPK menahan Ahmad sesuai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X