Mantan Napi Korupsi Diusung Golkar Jadi Caleg atas Aspirasi Kader

Kompas.com - 19/07/2018, 14:41 WIB
Ketua Tim Sukses Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnaen. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOKetua Tim Sukses Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnaen.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tetap mengusung dua kadernya yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota DPR. Kedua mantan koruptor itu ialah Ketua DPD I Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif dan Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono.

Nurlif terlibat kasus suap berupa travel cek saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom pada tahun 2004. Ia divonis 1 tahun 4 bulan penjara.

Sementara Iqbal Wibisono terlibat korupsi dana Bansos Provinsi Jateng untuk Kabupaten Wonosobo tahun 2008. Ia divonis satu tahun penjara.

Baca juga: Masih Ada Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Bukti Parpol Gagal Kaderisasi

"Tetap diajukannya mantan terpidana tersebut atas dasar aspirasi dari pengurus daerah setempat yang masih mendukung untuk maju menjadi caleg," kata Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen dalam keterangannya, Kamis (19/7/2018).

Happy mengakui keputusan Golkar ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg.

Kendati demikian, menurut dia PKPU tersebut masih bisa berubah karena sedang digugat di Mahkamah Agung, termasuk oleh caleg Golkar yang mantan napi.

Baca juga: Parpol Usung Eks Napi Koruptur Jadi Caleg, Bawaslu Serahkan ke KPU

Apabila selama proses verifikasi tidak ada putusan MA yang membatalkan PKPU 20/2018, maka Golkar akan menerima apabila dua bakal calegnya digugurkan.

"Tapi jika ada putusan MA yang membolehkan (mantan napi koruptor jadi caleg), maka bacaleg yang bersangkutan bisa terus maju seleksi untuk menjadi caleg," kata Happy.

Happy pun optimis MA akan mengabulkan gugatan kadernya. Sebab, aturan yang melarang mantan napi koruptor jadi caleg dinilai bertentangan dengan dengan Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Baca juga: Nusron Akui Golkar Tetap Usung Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg

Pasal tersebut membolehkan mantan napi untuk maju jadi caleg asalkan mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

"Jadi tagline bersih implementasinya tetap berdasar kepada UU, peraturan dan prosedur yang berlaku," kata Happy.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X