Parpol Masih Usung Caleg Mantan Koruptor, Ini Komentar KPU

Kompas.com - 19/07/2018, 14:36 WIB
Boneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. KOMPAS / AGUS SUSANTOBoneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan menyayangkan keputusan sejumlah parpol yang tetap mengusung mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif 2019.

Padahal, KPU sudah menyampaikan larangan bagi parpol untuk mengusung mantan koruptor sebagai wakil rakyat.

"Itulah, kita juga sudah jauh-jauh hari kan mengimbau kepada parpol agar mencalonkan kader-kader parpol yang baik," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).
Setidaknya, ada dua parpol yang tetap mengusung mantan koruptor sebagai caleg, yakni Partai Golkar dan Gerindra.

Baca juga: Golkar Sulit Coret Dua Caleg Mantan Koruptor, Ini Alasannya

Menurut Wahyu, semestinya semua pihak menghormati PKPU yang mengatur larangan mantan napi korupsi ikut Pileg.

Apalagi kata Wahyu, belum ada putusan Mahkamah Agung soal uji materi PKPU tersebut.

"Tentu saja kita juga hormati upaya pengujian (PKPU) lewat MA. Tetapi sepanjang belum ada putusan MA, maka saat ini KPU tetap berpegang dan berpedoman kepada PKPU itu," kata Wahyu.

Baca juga: Meski Berstatus Mantan Koruptor, Gerindra Tetap Calonkan M Taufik Jadi Caleg

Golkar mengusung dua mantan korupor sebagai caleg, yakni Ketua DPD I Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif dan Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono

Nurlif pernah dihukum 16 bulan penjara karena terlibat kasus korupsi suap pemilihan deputi gubernur senior bank Indonesia tahun 2004 silam.

Sementara, Iqbal Wibisono pernah dihukum satu tahun penjara kasus korupsi dana bantuan sosial pemprov Jateng di Wonosobo pada 2008.

Baca juga: Meski Berstatus Mantan Koruptor, Gerindra Tetap Calonkan M Taufik Jadi Caleg

Adapun Gerindra mengusung Taufik sebagai caleg. Taufik pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.

Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004, karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X