Kompas.com - 19/07/2018, 08:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memaparkan ada tren kenaikan yang cukup signifikan dalam pencalonan artis sebagai calon anggota legislatif pada tahapan Pemilu 2019 ini. Ia memandang hal itu disebabkan oleh kompetisi politik yang semakin sengit dan kompetitif.

"Ini akibat pemberlakuan pemilu serentak, Pileg dan Pilpres untuk pertama kali pada tahun 2019 di mana ada kecenderungan pemilih untuk memilih parpol yang mengusung capres yang juga dia pilih atau dikenal dengan istilah efek ekor jas atau coat tail effect," ujar Titi kepada Kompas.com, Rabu (18/7/2018).

Situasi itu membuat partai harus memastikan caleg yang diusung di Pemilu 2019 adalah figur yang kuat dan unggul dari sisi pengenalan di mata pemilih. Hal itu juga untuk menjaga eksistensi partai di mata masyarakat.

"Jadi caleg-caleg artis ini menjadi instrumen yang digunakan oleh partai untuk meneguhkan keberadaan partai di tengah kompetisi pemilu serentak yang akan lebih dominan pengaruh warna Capres. Itu yang pertama," papar dia.

Kedua, pemberlakuan sistem proporsional daftar terbuka membuat partai harus memastikan calegnya bisa mengumpulkan suara dan kursi untuk partai. Pemilih bisa langsung mencoblos caleg.

Baca jugaParpol Dinilai Dapat Juru Kampanye Gratis Melalui Caleg Artis

Sehingga, jika caleg mampu meraup suara yang besar akan berdampak signifikan pada perolehan suara dan kursi untuk partai.

"Jadi sistem proporsional daftar terbuka memang memaksa partai harus mengusung caleg-caleg yang bisa menjadi pengumpul suara untuk partai. Dan caleg artis mempunyai keunggulan soal ini mereka sudah punya modal sosial berupa popularitas dan juga kebanyakan didukung oleh modal finansial," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, para caleg artis lebih mudah untuk dikenalkan kepada publik dibandingkan kader yang tidak mengakar di masyarakat. Titi juga menilai peningkatan caleg artis ini akibat naiknya ambang batas parlemen dari 3,5 persen menjadi 4 persen. Perubahan itu membuat Pemilu 2019 semakin berat bagi parpol. Di sisi lain, partai peserta pemilu juga semakin banyak.

"Sehingga banyaknya parpol peserta pemilu diikuti dengan ambang batas parlemen yang naik menjadi 4 persen, membuat persaingan akan semakin ketat antara parpol peserta pemilu," kata Titi.

Baca jugaRidwan Kamil: Artis Jadi Caleg, Beken Saja Enggak Cukup

Titi melihat partai-partai menengah juga khawatir dengan sejumlah hasil survei yang mengungkapkan adanya potensi parpol menengah terancam tidak lolos ambang batas parlemen. Ia menilai para caleg artis ini menjadi bagian dari strategi pengamanan parpol untuk lolos ambang batas parlemen.

"Pemilu 2019 memang hidup dan mati bagi banyak partai kita. Artis dengan modal sosial dan kapital yang mereka miliki tentu menjadi sosok strategis untuk diusung sebagai caleg," katanya.

Namun, ia mengimbau agar parpol tak hanya sekadar menjadikan caleg artis sebagai pendongkrak suara partai. Ia ingin partai politik juga mendongkrak kompetensi dan kapasitas para caleg artis melalui rekrutmen dan kaderisasi yang kuat.

Kompas TV Pendaftaran bakal calon anggota legislatif oleh para partai politik peserta pemilu telah berakhir Selasa (17/7).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Nasional
Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Nasional
UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.