Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Pencalegan Kapitra Berdasarkan Aspirasi Kader

Kompas.com - 19/07/2018, 04:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pencalegan Kapitra Ampera tak dilakukan sepihak. Menurut Hasto, proses pencalegan pengacara pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab berlangsung dua arah.

Hasto menjelaskan, masuknya Kapitra sebagai calon anggota legislatif merupakan penyerapan aspirasi kader-kader PDI-P di Sumatera Barat.

"Kami kan ada dari Sumbar (Sumatera Barat), ada kader kami," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Ia menambahkan bahwa masuknya nama Kapitra ke daftar caleg yang didaftarkan PDI-P ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) berawal dari pendaftaran online.

Pendaftaran online bisa dilakukan oleh kader atau pengurus PDI-P yang berwenang untuk merekrut tokoh untuk menjadi caleg.

Baca juga: PDI-P Sebut Pencalegan Kapitra Ampera Belum Final, tetapi...

Beberapa kader PDI-P yang ditugaskan menjaring bakal caleg dari tokoh masyarakat ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembanguban Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto.

Namun, pendaftaran online bisa pula dilakukan oleh bakal caleg yang bersangkutan. Saat ditanya lewat jalur mana Kapitra mendaftar, ia tak menjawab.

Hasto memastikan masuknya nama Kapitra ke dalam daftar bakal caleg sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan pengacara Rizieq Shihab itu.

"Dari proses itu tentu saja ketika melakukan input, itu berkomunikasi dengan bakal calon, tidak ada proses memasukkan input tanpa komunikasi dengan bakal caleg," tutur Hasto.

Baca juga: Kapitra Ampera Bersedia Jadi Caleg PDI-P dengan Dua Syarat

Hasto sebelumnya menyatakan kepada wartawan bahwa Kapitra maju sebagai caleg dari Sumatera Barat.

Awalnya, Kapitra tak langsung membenarkan ia maju sebagai caleg dari PDI-P.

"Saya akan konfirmasi dulu ke Hasto," kata Kapitra.

Sementara, saat ditanya apakah Kapitra apakah pernah menyerahkan berkas pencalonan ke PDI-P, ia berkali-kali mengelak dan tidak memberikan jawaban yang pasti.

Informasi Kapitra menjadi caleg dari PDI Perjuangan pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai mendaftarkan caleg PDI-P ke KPU, Jakarta, Selasa siang.

Hasto menambahkan pencalonan Kapitra Ampera masih belum final. Proses tersebut terus didialogkan karena Kapitra masih berkonsultasi dengan sejumlah pihak.

"Ini sekali lagi ini proses dialog masih terus dilakukan karena beliau juga masih melakukan konsultasi dan (salat) istikharah. Kemudian ini merupakan proses. Saya pribadi juga belum pernah bertemu beliau. Karena memang kami membagi tugas," kata Hasto.

Kompas TV Kasus ini sempat menyedot perhatian nasional dan kini kembali menjadi sorotan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com