Kompas.com - 18/07/2018, 21:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pencalonan pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, masih belum final.

Ia mengatakan proses tersebut terus didialogkan karena Kapitra masih berkonsultasi dengan sejumlah pihak.

"Ini sekali lagi ini proses dialog masih terus dilakukan karena beliau juga masih melakukan konsultasi dan (salat) istikharah. Kemudian ini merupakan proses. Saya pribadi juga belum pernah bertemu beliau. Karena memang kami membagi tugas," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Meski jadi Caleg PDI-P, Kapitra Ampera Tetap Dukung Rizieq Shihab Jadi Capres

Ia menambahkan, PDI-P membuka pintu selebar mungkin kepada tokoh masyarakat yang kompeten untuk maju menjadi caleg.

Karena itu, Hasto mengatakan, partainya tak menutup pintu bagi siapapun yang hendak bergabung dan selalu mengedepankan proses dialog untuk mencapai kesepakatan bersama.

Jika terealisasi, Kapitra rencananya akan majub sebagai caleg di daerah pemilihan (dapil) Riau 2.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

"Beliau masih melakukan dialog yang intens dan melakukan (salat) istikharah untuk mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga proses dialog yang kami lakukan terus berlangsung. Komitmen yang dipegang PDI-P dialog ini terus dilakukan," lanjut Hasto.

Baca juga: Kapitra Ampera: Kalau Saya Caleg PDI-P, Apa Saya Murtad?

Hasto sebelumnya menyatakan kepada wartawan bahwa Kapitra maju sebagai caleg dari Sumatera Barat.

Awalnya, Kapitra tak langsung membenarkan ia maju sebagai caleg dari PDI-P.

"Saya akan konfirmasi dulu ke Hasto," kata dia.

Sementara, saat ditanya apakah Kapitra apakah pernah menyerahkan berkas pencalonan ke PDI-P, ia berkali-kali mengelak dan tidak memberikan jawaban yang pasti.

Baca juga: Kapitra Ampera Bersedia Jadi Caleg PDI-P dengan Dua Syarat

Informasi Kapitra menjadi caleg dari PDI Perjuangan pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai mendaftarkan caleg PDI-P ke KPU, Jakarta, Selasa siang.

Hasto memastikan, Kapitra maju sebagai caleg dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Nama Kapitra sudah didaftarkan PDI-P ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan 574 caleg lainnya.

"Iya, sebagaimana kami nyatakan, dialog kami dengan masyarakat Sumatera Barat, itu betul-betul memang menghendaki adanya jembatan penghubung dengan PDI-P, sehingga yang bersangkutan dicalonkan oleh PDI-P dari dapil Sumbar," kata Hasto usai mendaftarkan caleg PDI-P ke KPU, Jakarta, Selasa.

Kompas TV Jelang pemilihan anggota legislatif 2019, sejumlah nama politisi dan tokoh publik berbondong-bondong pindah partai politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.