Mengapa RI Hanya Ambil 51 Persen Saham Freeport? Ini Jawaban Kalla

Kompas.com - 18/07/2018, 20:00 WIB
Wapres Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim saat berkunjung ke Lombok Tengah dalam acara Rembuk Desa mengatasi Stunting atau anak tumbuh kerdil. KOMPAS.com/Fitri RachmawatiWapres Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim saat berkunjung ke Lombok Tengah dalam acara Rembuk Desa mengatasi Stunting atau anak tumbuh kerdil.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Indonesia bisa saja mengambil alih saham PT Freeport Indonesia lebih dari 51 persen. Namun, hal itu tak dilakukan karena berbagai pertimbangan.

Pertama, soal teknologi. Menurut Kalla, Indonesia tetap masih membutuhkan Freeport karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dinilai menguasai teknologi pertambangan.

"Kenapa hanya 51 persen? Karena kita masih butuh teknologi Freeport," ujar Kalla saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri 2018 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/07/2018).

Baca juga: Genggam 51 Persen Saham Freeport, Berapa Potensi Pendapatan Indonesia?

Kedua, selain teknologi, Freeport juga dinilai masih memiliki kemampuan di berbagai hal. Misalnya, pemasaran hasil tambang dan kemampuan manajemen proyek.

Ketiga, persoalan dana. Wapres mengatakan, upaya untuk divestasi saham Freeport membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Menurut dia, untuk divestasi 51 persen saham Freeport saja mencapai lebih dari Rp 50 triliun. Angka itu, kata dia, separuh dari nilai jual Freeport yang mencapai Rp 100 triliun.

Meski belum mengambil alih seluruh saham Freeport, kata Kalla, Indonesia tetap akan mendapatkan keuntungan dari divestasi 51 persen saham Freeport.

Baca juga: Memahami Head of Agreement dalam Proses Divestasi Saham Freeport

Wapres yakin, setelah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas Freeport, pendapatan negara akan meningkat. Lapangan kerja di Papua diyakini akan lebih banyak.

Banyak pihak mempertanyakan divestasi saham 51 persen yang dianggap mahal. Padahal, kontrak karya (KK) Freeport akan habis pada 2021.

Dengan habisnya KK, Indonesia dinilai bisa mengambil alih tambang Freeport dengan gratis 2021.

Namun pemerintah menilai, ada sejumlah ketentuan di KK yang justru akan memberatkan bila menunggu sampai 2021.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Nasional
Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Nasional
Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Nasional
Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Nasional
Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X