Suap PLTU Riau-1, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Idrus Marham dan Sofyan Basir

Kompas.com - 18/07/2018, 13:44 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menggeledah delapan lokasi sejak Minggu (15/7/2018), hingga Selasa (17/7/2018) dini hari terkait kasus dugaan korupsi dalam kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Sosial RI Idrus Marham dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir.

“Besok, Kamis (19/7/2018), dan Jumat (20/7/2018) direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham dan Sofyan Basir,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (18/7/2018).

KPK, kata Febri, telah menyampaikan surat panggilan tersebut kepada pihak yang bersangkutan secara baik dan patut.

Baca juga: KPK Tegaskan Dirut PLN Sofyan Basir Masih Berstatus Saksi

Ia berharap para saksi-saksi sanggup memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sedang ditanganinya tersebut.

“Kami percaya para saksi akan memenuhi panggilan KPK. Para saksi ini dibutuhkan keterangannya tentang apa yang ia ketahui terkait perkara yang sedang kami proses ini,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Anggota DPR di Rumah Dinas Mensos Idrus oleh KPK

KPK juga menetapkan Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak Juni 2018, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

Pada Jumat (13/7/2018) siang, tim penindakan KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari Audrey Ratna Justianty kepada Tahta Maharaya di lantai 8 gedung Graha BIP.

Baca juga: Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Jusuf Kalla Yakin dengan Rekam Jejak Sofyan Basir

Audrey merupakan sekretaris Johannes Budisutrisno Kotjo. Sedangkan Tahta adalah staf sekaligus keponakan Eni Maulani Saragih.

Menurut KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan commitment fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

KPU Klaim Metode Kotak Suara Keliling Bisa Jamin Rahasia Suara Pemilih

Nasional
Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional, Baleg Ingatkan Tak Ganggu Ketertiban Umum

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan

Nasional
Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Tak Rasakan Gejala, Tukang Becak Ini Positif Covid-19 dan Antar Penumpang ke Pasar

Nasional
Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Bandingan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Bandingan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Nasional
Digugat Tommy Soeharto soal Kepengurusan Partai Berkarya, Yasonna: Tak Masalah

Digugat Tommy Soeharto soal Kepengurusan Partai Berkarya, Yasonna: Tak Masalah

Nasional
Pemerintah Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Sinovac Berjalan Lancar

Pemerintah Sebut Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Sinovac Berjalan Lancar

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di Riau, Banten, Bali, dan Jakarta Lampaui Standar WHO

Keterisian RS Covid-19 di Riau, Banten, Bali, dan Jakarta Lampaui Standar WHO

Nasional
Menko PMK Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Menko PMK Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah Berada di Jalur yang Benar

Nasional
Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan pada Pilkada

Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan pada Pilkada

Nasional
Dua Pimpinan KPU Masih Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Berjalan

Dua Pimpinan KPU Masih Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Tetap Berjalan

Nasional
Kabar Pengusutan Kebakaran Kejagung, Dugaan Pidana hingga Cleaning Service Mencurigakan

Kabar Pengusutan Kebakaran Kejagung, Dugaan Pidana hingga Cleaning Service Mencurigakan

Nasional
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik terkait OTT UNJ

Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik terkait OTT UNJ

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X