Kompas.com - 18/07/2018, 07:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai terakhir yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (17/7/2018) malam.

Rombongan PPP yang dipimpin Sekjen PPP Arsul Sani ini mendatangi gedung KPU, sekitar pukul 23.30 WIB atau 30 menit menjelang penutupan pendaftaran pada pukul 00.00 WIB.

"Kenapa baru sekarang (datang), karena kami ingin maksimal memanfaatkan kuota yang ada, memenuhi jumlah," kata Arsul dalam konferensi pers di KPU.

Ia juga menceritakan banyak caleg dari kalangan eksternal yang baru menyampaikan berbagai persyaratan pencalonan pada hari terakhir. Oleh karena itu, kata dia, partai harus menampung upaya mereka.

Baca juga: Golkar Pastikan Tiga Menterinya Tidak Maju Jadi Caleg

"Banyak juga yang di antara kalangan eksternal yang baru menyampaikan persyaratan-persyaratan formalnya seperti SKCK, hasil pemeriksaan kesehatan, kemudian ijazah," ujarnya.

Arsul juga mengungkapkan, PPP memutuskan untuk datang pada malam hari untuk menghindari keramaian dan kemacetan yang terjadi di sekitar wilayah KPU pada siang dan sore hari.

Ia pun juga tak ingin rombongannya desak-desakan atau terlibat insiden seperti yang terjadi antara massa PDI-P dan Perindo pada siang hari.

"Kami lihat di televisi juga ada desak-desakan. Nah kami tidak ingin desak-desakan kami ingin damai-damai saja," kata Arsul.

Baca juga: Deretan Caleg Partai Berkarya dari Keluarga Cendana hingga Artis Lawas

Pada awalnya, rombongan PPP itu berencana mendatangi KPU pukul 22.10 malam. Sebab, waktu itu mencerminkan nomor urut PPP, yaitu nomor 10.

Rombongan juga telah memakai kaus berwarna hijau dengan tulisan "Sepuluh Lewat Sepuluh". Namun, pada akhirnya rombongan bergerak sekitar pukul 23.10

"Memang mau memanfaatkan nomor 10 itu. Tadinya mau mendaftarkan 10.10 (malam), eh tapi jadi 11.10 (malam)," kata dia disambut gelak tawa kader dan awak media.

Pada tahapan Pemilu 2019 ini, PPP telah mendaftarkan 575 calegnya untuk 80 dapil. Para caleg terdiri dari dari kalangan internal kader partai dan eksternal partai dari berbagai latar belakang.

Baca juga: Tak Direspons Gerindra, Farhat Abbas Maju Jadi Caleg PKB

Ia juga memastikan caleg yang didaftarkan tidak ada yang merupakan mantan narapidana korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual pada anak.

Meskipun sudah melakukan seleksi, PPP tetap menyerahkan verifikasi lebih lanjut kepada KPU. Jika KPU menemukan caleg PPP yang bermasalah, Arsul menjamin partainya akan mencoret mereka dari daftar.

"Kami tentu punya komitmen apabila terbukti ada yang seharusnya terhalang sesuai dengan pakta integritas kami akan coret," ujarnya.

Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.157.488 suara. Pada waktu itu, PPP mendapatkan 39 kursi di DPR.

Kompas TV Bagaimana fenomena pindah partai politik jelang pemilu legislatif 2019 terjadi?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.