Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pileg 2019, Bakal Caleg Perempuan Partai Garuda Capai 48,1 Persen

Kompas.com - 18/07/2018, 04:20 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 181 orang perempuan didaftarkan Partai Garuda sebagai bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu Legislatif 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Jumlah tersebut setara dengan 48,1 persen perempuan. Angka ini telah melampaui 30 persen minimum keterwakilan perempuan sebagai bakal caleg pileg mendatang.

"Partai Garuda sangat berkeinginan adanya peran dari kaum wanita dalam kancah politik nasional," ujar Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Banyaknya bakal caleg perempuan yang didaftarkan Partai Garuda tersebut salah satunya dianggap karena minimnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di parlemen.

"Periode ke periode kepemimpinan perempuan dalam parlemen selalu turun, tahun kemarin turun 17 persen, tahun sebelumnya sekitar 15 persen," kata Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansyuri.

Baca juga: Daripada Pilpres, Partai Garuda Fokus Pemilu Legislatif 2019

Banyaknya bakal caleg yang dicalonkan tersebut juga bertujuan untuk mendorong kepemimpinan-kepemimpinan perempuan baru di level nasional. 

"Ini adalah penghargaan untuk kaum ibu yang telah meloloskan partai ini menjadi partai politik peserta Pemilu 2019," ucap Mansyuri.

Diketahui, total ada 376 bakal caleg yang didaftarkan Partai Garuda pada Pileg 2019. Rinciannya, laki-laki sebanyak 195 orang dan 181 perempuan.

Kompas TV Bagaimana fenomena pindah partai politik jelang pemilu legislatif 2019 terjadi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com