Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Akui PDI-P Usung Menteri Jadi Caleg untuk Dongkrak Suara

Kompas.com - 17/07/2018, 21:17 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengakui partainya sengaja mengusung kader yang kini tengah menjabat menteri sebagai calon anggota DPR untuk mendongkrak suara.

"Apa pun, partai juga memerlukan basis dukungan, mengingat ini pemilu dengan suara terbanyak," kata Hasto usai mendaftarkan caleg PDI-P ke Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Dua menteri yang diusung PDI-P sebagai caleg yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Puan maju di daerah pemilihan Jawa Tengah, sementara Yasonna di Sumatera Utara.

Baca juga: Sesuai UU Pemilu, Jokowi Tak Wajibkan Mundur Menteri yang Ingin Nyaleg

Puan dan Yasonna sama-sama pernah menjadi anggota DPR sebelum akhirnya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri.

"Basis elektabilitas dan kuatnya dukungan dari Mbak Puan dan juga Yasonna Laoly itu yang menjadi dasar pertimbangan kami untuk memutuskan keduanya untuk dicalonkan kembali," kata Hasto.

Hasto mengatakan, semula ada tujuh menteri yang akan diusung PDI-P sebagai caleg.

Namun, setelah berkomunikasi dengan Jokowi, akhirnya PDI-P hanya mencalonkan Puan dan Yasonna. Sebab, lima menteri lainnya diminta oleh Jokowi untuk fokus di kabinet

"Dari tujuh menteri, akhirnya kami hanya mencalonkan dua," kata dia.

Baca juga: Mendagri dan KPU Sebut Menteri yang Maju Pileg Cukup Cuti Kampanye

Dua menteri yang batal dicalonkan adalah Mendagri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Keduanya juga sudah beberapa kali lolos ke Senayan.

Hasto enggan menyebutkan tiga nama lainnya.

Hasto menambahkan, Puan dan Yasonna tidak perlu mengundurkan diri dari kabinet. Sebab, selama kampanye, mereka bisa mengajukan cuti. Presiden Jokowi juga sebelumnya tidak keberatan apabila ada menterinya yang cuti kampanye karena ikut pileg.

Kompas TV Jelang pemilihan anggota legislatif 2019, sejumlah nama politisi dan tokoh publik berbondong-bondong pindah partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com