Pesan Jusuf Kalla untuk Jokowi Dalam Memilih Cawapres

Kompas.com - 17/07/2018, 15:53 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Laily Rachev/Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menyebut sejumlah nama calon wakil presiden pendampingnya pada Pemilihan Presiden 2019.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan, penting bagi Jokowi untuk memilih pendamping yang mampu mendongkrak suaranya.

"Siapa yang bisa menambah suara pasangan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Jokowi Akui Mahfud MD, TGB, dan Airlangga Masuk Bursa Cawapresnya

Menurut Kalla, pendamping Jokowi nantinya harus mampu menambah minimal 15 persen perolehan suara.

"Pokoknya harus menambah, minimun 15 persen begitu," ucap Kalla.

Adapun diketahui pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 lalu meraih 70.997.85 suara atau 53,15 persen.

Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Baca juga: Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata Mahfud MD

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan sejumlah nama masuk ke dalam bursa cawapres pendampingnya pada Pilpres 2019.

Saat dijumpai seusai menghadiri acara bela negara Garda Pemuda Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018), Jokowi mengonfirmasi beberapa nama yang disebut para jurnalis.

Beberapa nama yang dimaksud, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: TGB Yakin Akan Ada Dukungan Besar untuk Jokowi di Pilpres 2019

Saat ini, Jokowi masih menggodok siapa cawapres yang akan dipilih.

"Sekali lagi saya sampaikan, masih digodok, biar matang. Kalau matang, nanti enak. Belum matang dikeluarkan, gimana sih," ujar Jokowi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X