Mendagri Lantik Deputi BNPP Jadi Penjabat Gubernur NTT

Kompas.com - 17/07/2018, 15:42 WIB
Suasana pelantikan Robert Simbolon sebagai Penjabat Gubernur NTT oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Selasa (17/7/2018) Fabian Januarius KuwadoSuasana pelantikan Robert Simbolon sebagai Penjabat Gubernur NTT oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Selasa (17/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (17/7/2018) siang, melantik Robert Simbolon sebagai Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Robert sebelumnya adalah Deputi Pengelolaan Batas Negara pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masa jabatan 2013-2014 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur NTT.

Pembacaan Keppres dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Kementerian Sekretariat Negara Agung.


"...mengangkat Drs Robert Simbolon Deputi Pengelolaan Batas Negara pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan sebagai Penjabat Gubernur NTT sampai dengan dilantiknya Gubernur NTT masa jabatan 2018-2023 definitif dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai peraturan perundangan," ujar Agung.

Keppres itu ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2018 lalu.

Pasangan Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi adalah pemenang dalam Pilkada serentak 2018.

Hal itu berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD NTT. Pasangan itu mendulang 838.213 suara.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah janji jabatan didampingi rohaniwan, penandatanganan berita acara pembacaan sumpah janji jabatan serta penyematan tanda pangkat.

Selanjutnya, Mendagri Tjahjo mengucapkan kalimat pelantikan.

"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya, pada hari Selasa 17 Juli 2018, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI dengan resmi melantik Saudara Robert Simbolon sebagai Penjabat Gubernur Provinsi NTT berdasarkan Keppres Nomor 116/P Tahun 2018. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," ujar Tjahjo.

Prosesi pelantikan ditutup dengan serah terima jabatan dari Gubernur NTT sebelumnya Frans Lebu Raya kepada Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X