Kompas.com - 17/07/2018, 11:54 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memenuhi panggilan ketiga penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (2/5/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memenuhi panggilan ketiga penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (2/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Fahri pada hari terakhir pendafatran caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya tidak akan maju menjadi anggota DPR atau DPD atau jabatan elected official yang dipilih rakyat pada periode yang akan datang karena saya ingin fokus dulu sebagai pribadi. Saya ingin menyelesaikan apa yang saya hadapi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Fahri saat ini ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur.

Baca juga: PKS Bantah Ada Orderan Majelis Syuro untuk Pecat Fahri Hamzah

Hal itu bermula dari pemecatannya sebagai kader dan pimpinan DPR yang tak sesuai prosedur. Menurut Fahri, hal tersebut menunjukkan adanya kepemimpinan yang otoriter di PKS dan itu tidak baik bagi partai.

Saat ini, Fahri masih berperkara dengan PKS soal pemecatannya di pengadilan. Ia juga telah melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman atas dugaan pencemaran nama baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengklaim banyak partai yang menawarkan kepadanya untuk menjadi caleg, tetapi tawaran itu ia tolak. Namun, saat ditanya partai mana saja yang menawarkan, ia enggan menjawab.

Baca juga: Fahri Hamzah Akan Cabut Laporan ke Polisi Jika Sohibul Iman Mengundurkan Diri

Fahri mengatakan tak ingin asal berpindah partai. Ia mengaku tak bisa meninggalkan PKS lantaran ikut mendirikannya.

"Saya akan menyelesaikan ini dulu dengan PKS, mengembalikan PKS ke jalan yang benar. Kalau tidak, pasti PKS-nya enggak lolos threshold karena ini pun saya dengar orang mundur banyak, kemungkinan bisa nggak nyalon nih," ucap Fahri.

"Kita lihat aja. Sebab orang ditumpuk, anak istrinya, pokoknya harus mau dicalonkan," lanjut Fahri.

Kompas TV Menurut Fahri tudingan SBY harus di jawab pemerintah bukan dari partai pengusung PDI Perjuangan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Nasional
Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Nasional
Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Nasional
Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Nasional
KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

Nasional
BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

Nasional
Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

Nasional
Mendagri Minta Plt Dirjen Pembangunan Daerah Bantu Atasi Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Mendagri Minta Plt Dirjen Pembangunan Daerah Bantu Atasi Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

Nasional
Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.