Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem, Celeg Artis, dan Isu Pembajakan Kader

Kompas.com - 17/07/2018, 11:03 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik mulai melakukan pergerakan jelang penutupan pendaftaran bakal calon legislatif (caleg). Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendaftarkan calegnya ke KPU pusat.

Partai yang dipimpin Surya Paloh itu datang ke kantor KPU pada Senin (16/7/2018), atau satu hari jelang penutupan pendaftaran caleg.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choiri memimpin rombongan ke KPU.

Yang menarik, terdapat sejumlah wajah pesohor dalam rombongan Nasdem. Mereka adalah para selebritas seperti pedangdut Kristina, artis Nafa Urbach, Tessa Kaunang, Wanda Hamidah, Krisna Mukti, hingga Firly Putra yang dikenal sebagai bintang FTV.

Baca juga: Nyaleg Lewat Nasdem, Okky Asokawati Disebut Belum Pamit dari PPP

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, artis merupakan salah satu cabang profesi seni yang juga membutuhkan saluran politik. Perwakilannya di legislatif dianggap tetap penting.

"(Tentu) Untuk mendukung profesi seni dan budaya," ujar Johnny di Kantor KPU, Jakarta.

Selain itu, Partai Nasdem tak memungkiri bahwa perekrutan artis sebagai caleg merupakan bagian dari strategi pemenangan. Hal itu menyusul adanya kekuatan popularitas.

Nasdem tampung kader pindah parpol

Tak hanya para artis, ada 50 calon anggota DPR RI yang merupakan petahana, baik dari internal Nasdem maupun pindahan partai. Rinciannya, 35 dari internal Nasdem dan 15 pindahan dari partai lain.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Anggota DPR yang berpaling ke Nasdem diantaranya, Lucky Hakim, Okky Asokawati, Rufinus, Dossy Iskandar, Roberth Rouw, dan Krisna Mukti.

Berpalingnya sejumlah anggota DPR dari partai lain ke Nasdem sempat dibumbui isu adanya pembajakan. Bahkan Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengklaim kadernya Lucky Hakim dibajak oleh Nasdem dengan iming-iming yang Rp 2 miliar.

Baca juga: 10 Artis Daftar Jadi Caleg Nasdem di Jawa Barat, Farhan hingga Olla Ramlan

Namun, Partai Nasdem membantah hal itu. Sekjen Nasdem Johnny G Plate mengatakan bahwa partainya tidak memungut biaya dan tidak menerapkan biaya untuk Caleg, apalagi memberikan modal.

Lucky Hakim sudah membantah dibajak oleh Partai Nasdem dengan iming-iming uang sebesar Rp 2 miliar.

Ia mengaku tidak menerima sepeserpun uang dari Nasdem. Menurut Lucky, Nasdem hanya menjanjikan bantuan alat peraga kampanye seperti kaus dan bendera.

Baca juga: Politisi Hanura Dossy Iskandar Nyaleg Lewat Nasdem di Pemilu 2019

"Jadi enggak benar (dibajak). Saya tidak menerima uang sepeser pun sampai saat ini," kata Lucky saat dihubungi, Rabu (4/7/2018).

Nasdem sendiri menyerahkan daftar caleg yang akan diusung. Total ada 575 caleg DPR RI yang didaftarkan untuk 80 dapil.

Nasdem menargetkan bisa meraih tiga besar pada Pemilu 2019 mendatang, atau 100 kursi DPR. Target itu jauh lebih tinggi ketimbang 2014. Pada pemilu 2014 lalu, Nasdem hanya mampu meraih 36 kursi DPR atau 6,4 persen.

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tak mempermasalahkan pilihan calon wakil presiden Jokowi di pilpres tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com