Dirut PLN Tegaskan Suap PLTU Riau-1 Tak Hambat Program 35 Ribu MW

Kompas.com - 17/07/2018, 08:32 WIB
Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir,  di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin (16/7/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sofyan Basir, di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin (16/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara ( PLN) Persero Sofyan Basir menjelaskan, pengembangan program listrik 35 ribu megawatt tak terhambat akibat kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Ia memastikan program ini terus berjalan.

Kasus ini melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Ya tidak (terhambat). Proyek 35 ribu (megawatt) sudah selesai 32 ribu, ini salah satu dari 35 ribu dengan (kapasitas) dua kali 300 megawatt dan selesai direncanakan tahun 2023 kalau tidak salah," ujar Sofyan di gedung PLN, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Namun, Sofyan mengakui bahwa proyek PLTU Riau-1 ini perlu dihentikan sementara. Ia juga menjelaskan, ada sejumlah hal yang belum disepakati dengan pengembang proyek tersebut, seperti menyangkut jangka waktu operasi dan pemeliharaan, pembelian konsesi tambang serta hal lainnya.


"Proyek ini belum putus ya. Belum selesai. Masih dalam taraf pelaksanaan belum finish. Belum ada hal apapun. Ada beberapa kondekiisi preseden yang belum putus terkait jangka waktu operation and maintenance, kami mau sekian tahun mereka mau sekian tahun dan lainnya," kata Sofyan.

Baca jugaKPK Tegaskan Dirut PLN Sofyan Basir Masih Berstatus Saksi

Ia menegaskan, aspek legal dalam pengembangan proyek ini juga harus bersih dari permasalahan hukum. Selain itu, penghentian sementara proyek ini telah sesuai dengan letter of intent (LOI) yang menyebutkan jika terjadi persoalan hukum antara konsorsium dan anak perusahaan PLN, pengembangan proyek harus dihentikan sementara. 

"Itu hal-hal yang memang harus clear. Dan dengan kejadian ini tentu sementara kami break (hentikan) nanti bagaimana aspek legalnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena ini menyangkut masalah person dari orang-orang yang bertanggung jawab di dalam perjanjian kerja sama," ujar dia.

Di sisi lain ia juga mengklaim, PLN sudah berupaya keras menjauhi praktik korupsi dalam pengembangan proyek-proyeknya. Ia memastikan sejumlah proyek yang dicanangkan juga terus berkembang

"Sekarang sudah tidak ada (praktik korupsi) di PLN. Kami pastikan kami sudah sangat ketat. Semua (proyek) progres," ujarnya.

Baca jugaDirut PLN Sebut Tim KPK Geledah Sejumlah Titik di Gedung PLN Pusat

"Mudah-mudahan untuk proses dan progres akan kami laksanakan seprofesional mungkin. Ini ada permasalahan-permasalahan di konsorsium, kami tidak bisa mendalami ke sana, kami hanya sebatas di kami dan anak perusahaan kami," sambung Sofyan.

PLTU Riau-1 ini direncanakan memiliki kapasitas 2x300 megawatt (MW). Adapun nilai investasinya sebesar 900 juta dolar Amerika Serikat. Proyek ini menjadi bagian dari program 35.000 megawatt yang dicanangkan untuk target jangka panjang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X