Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

H-1 Penutupan Pendaftaran, Jumlah Bakal Caleg Masih Minim

Kompas.com - 16/07/2018, 22:03 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti masih minimnya partai politik yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (caleg). Situasi itu tak hanya terjadi di tingkat daerah, namun juga pusat.

Padahal, proses pendaftaran caleg akan segera ditutup pada Selasa (17/7/2018) pukul 24.00 WIB. Itu artinya tinggal ada satu hari waktu pendaftaran.

"Jumlah parpol yang mendaftarkan caleg masih minim," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan, Mochammad Afiffudin dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Di tingkat KPU pusat, hanya Partai Nasdem yang sudah melakukan pendaftaran caleg. Itu pun, menurut Bawaslu, ada sejumlah hal yang mesti dibenahi misalnya berkas 24 daerah pemilihan belum memenuhi syarat.

Sementara itu, 15 partai politik lainnya sama sekali belum mendaftarkan nama para calegnya ke KPU pusat.

Baca juga: Daftar Bakal Caleg, Partai Nasdem Kerahkan Massa ke KPU

Di tingkat provinsi, jumlah partai politik yang mendaftarkan caleg juga minim. Di Kalimatan Timur dan Gorontalo, baru enam partai politik yang mendaftarkan. Sementara itu di Sulawesi Tenggara baru lima partai yang mendaftar.

Di Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Bali, DKI Jakarta, Bali, Jambi dan Banten baru tiga partai. Sementara itu Sulawesi Selatan, Papua, NTT, Riau, Jawa Barat, Maluku Utara, Yogyakarta, dan Sulawesi Barat hanya dua partai.

Adapun di Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Selatan Jawa Timur, Kalimatan Barat, NTB, dan Sumatera Utara baru satu partai. Bahkan di Jawa Tengah, belum ada satu parpol pun yang mendaftarkan calegnya.

Berdasarkan data itu, Bawaslu memprediksi kepadatan pendaftaran caleg akan terjadi pada hari terakhir pendaftaran.

Kompas TV Tiga hari menjelang penutupan pendaftaran calon legislatif masih belum ada partai politik yang mendaftarkan calon legislatifnya ke KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com