Jaksa Agung Nilai Putusan Hakim Terkait Aset First Travel Janggal

Kompas.com - 16/07/2018, 19:47 WIB
Jaksa Agung M Prasetyo di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinJaksa Agung M Prasetyo di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung menginstruksikan jaksa penuntut umum mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok yang memutuskan seluruh aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang dijadikan barang bukti dirampas untuk negara.

Ia menilai banding perlu dilakukan lantaran putusan hakim janggal. Menurut Prasetyo, aset First Travel tak layak disita karena milik perorangan, bukan negara.

"Karena itu justru kesalahan, kejanggalan. Jaksa harus lakukan upaya banding, bukan hanya terdakwa melakukan banding tapi jaksa juga," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Baca juga: Lima Fakta dalam Sidang Vonis Bos First Travel...

Prasetyo menambahkan sejak awal ia sudah menilai putusan tersebut tak wajar. Namun ia menghormati polisi yang telah menyidik dan pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tersebut.

Menurut Prasetyo, semestinya aset First Travel yang menjadi barang bukti diserahkan ke korban.

Nantinya para korban bisa difasilitasi menunjuk kurator untuk memverifikasi aset dan membaginya sesuai jumlah yang telah dikeluarkan calon jemaah korban.

Ia melanjutkan, sejak awal Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menuntut agar aset First Travel dibagikan kepada calon jemaah yang gagal berangkat sebagai kompensasi ganti rugi.

"Jadi kami katakan agak aneh putusannya. Karena bagaimanapun uang uang itu terkumpul dari masyarakat yang akan berangkat," tutur Prasetyo.

"Kami minta Jampidum melakukan eksaminasi, disampaikan item yang selisih," ucap Prasetyo.

"Mengenai upaya pailit, jumlah aset yang dimiliki saat pembagiaanya, yang terbukti ada sebanding tidak. Lebih baik tim verifikasi kurator atau apa nanti biar mereka yang atur. Kami tinggal mengawasi," lanjut dia.

Baca juga: Majelis Hakim Tolak Aset First Travel Dikembalikan ke Korban

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Nasional
KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X