Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Harap Sistem Baru Kemenag Permudah Calon Jemaah Haji

Kompas.com - 16/07/2018, 18:39 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengharapkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji tahun ini bisa jauh lebih baik. Hal ini disampaikan Bambang seiring mulainya pemberangkatan jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama, Selasa (17/7/2018).

Hal yang jadi perhatian khusus Bambang adalah penerapan beberapa sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penggunaan gelang barcode dan sistem imigrasi.

Menurut dia, Kementerian Agama harus memastikan sistem-sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik.

“Pastikan gelang barcode tersebut sudah memuat seluruh data dan informasi jemaah haji," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/7).

Baca juga: Mulai Tahun Ini, Jatah Kursi Calon Jamaah Haji yang Wafat Bisa Diganti Ahli Waris

Politisi Golkar itu juga meminta Kemenag beserta Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan pengawasan maupun pelayanan keimigrasian. Salah satunya terkait perekaman biometrik terhadap calon jemaah haji.

“Agar pelaksanaannya tidak menyulitkan terutama bagi calon jemaah yang telah berusia lanjut,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Bambang menambahkan, hal yang tak kalah penting adalah pelayanan bagi jemaah selamat di Arab Saudi. Tiga komponen penting dalam pelayanan jemaah adalah konsumsi, pemondokan dan transportasi.

“Terutama bagi jemaah calon haji saat di Arafah. Persoalan kesehatan harus jadi perhatian khusus agar para jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

Baca juga: 60 Persen Jemaah Calon Haji Jateng-DIY Berisiko Tinggi

Selain itu, Bambang juga mengimbau para jemaah calon haji Indonesia dan para mutawif atau pembimbing tawaf agar selalu mematuhi ketentuan dari Kemenag ataupun Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

“Terutama mengenai rangkaian ibadah haji, maupun jadwal yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Direktur Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali mengatakan, Kementerian Agama RI melakukan sepuluh inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439 H/ 2018 M.

Hal itu disampaikan dia saat mengunjungi dan meninjau persiapan Embarkasi Batam yang disejalankan dengan pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: Pemerintah Tunjuk Dua Maskapai untuk Layani Penerbangan Haji Tahun Ini

Salah satu inovasi itu adalah percepatan proses keimigrasian, yakni rekam biometrik jemaah dilakukan di asrama haji embarkasi masing-masing, sehingga antrean di Bandara King Abdul Azis Arab Saudi tidak lama. Antrean ini biasanya membutuhkan waktu lima jam, kini hanya satu jam saja.

"Proses keimigrasian di bandara Arab Saudi begitu lama, kalau kita hitung bisa 4-5 jam. Maka tahun ini kita negosiasi agar sebagian proses keimigrasian kita tarik di sini berupa proses biometrik dan sidik jari," kata Nizar.

Kemudian pihaknya juga menerapkan QR Codepada gelang jemaah. Gelang logam jemaah haji kini dilengkapi dengan QR Code yang berisi rekam data identitas jemaah yang lengkap dan bisa diakses melalui aplikasi haji pintar.

"Jika ada kejadian tertentu pada jemaah misalnya wafat atau tersesat dengan cepat bisa diketahui dari QR Code gelang jemaah. Dengan sekali scanning, maka muncul datanya dengan lengkap. Hal ini tentunya memudahkan aktivitas pengidentifikasian jamaah haji yang membutuhkan bantuan," sebut dia.

Kompas TV Biro perjalanan haji, Maktour, menggelar kegiatan vaksinasi kepada para calon jamaah haji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com