Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Harap Sistem Baru Kemenag Permudah Calon Jemaah Haji

Kompas.com - 16/07/2018, 18:39 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengharapkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji tahun ini bisa jauh lebih baik. Hal ini disampaikan Bambang seiring mulainya pemberangkatan jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama, Selasa (17/7/2018).

Hal yang jadi perhatian khusus Bambang adalah penerapan beberapa sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penggunaan gelang barcode dan sistem imigrasi.

Menurut dia, Kementerian Agama harus memastikan sistem-sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik.

“Pastikan gelang barcode tersebut sudah memuat seluruh data dan informasi jemaah haji," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/7).

Baca juga: Mulai Tahun Ini, Jatah Kursi Calon Jamaah Haji yang Wafat Bisa Diganti Ahli Waris

Politisi Golkar itu juga meminta Kemenag beserta Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan pengawasan maupun pelayanan keimigrasian. Salah satunya terkait perekaman biometrik terhadap calon jemaah haji.

“Agar pelaksanaannya tidak menyulitkan terutama bagi calon jemaah yang telah berusia lanjut,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Bambang menambahkan, hal yang tak kalah penting adalah pelayanan bagi jemaah selamat di Arab Saudi. Tiga komponen penting dalam pelayanan jemaah adalah konsumsi, pemondokan dan transportasi.

“Terutama bagi jemaah calon haji saat di Arafah. Persoalan kesehatan harus jadi perhatian khusus agar para jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

Baca juga: 60 Persen Jemaah Calon Haji Jateng-DIY Berisiko Tinggi

Selain itu, Bambang juga mengimbau para jemaah calon haji Indonesia dan para mutawif atau pembimbing tawaf agar selalu mematuhi ketentuan dari Kemenag ataupun Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

“Terutama mengenai rangkaian ibadah haji, maupun jadwal yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Direktur Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali mengatakan, Kementerian Agama RI melakukan sepuluh inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439 H/ 2018 M.

Hal itu disampaikan dia saat mengunjungi dan meninjau persiapan Embarkasi Batam yang disejalankan dengan pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: Pemerintah Tunjuk Dua Maskapai untuk Layani Penerbangan Haji Tahun Ini

Salah satu inovasi itu adalah percepatan proses keimigrasian, yakni rekam biometrik jemaah dilakukan di asrama haji embarkasi masing-masing, sehingga antrean di Bandara King Abdul Azis Arab Saudi tidak lama. Antrean ini biasanya membutuhkan waktu lima jam, kini hanya satu jam saja.

"Proses keimigrasian di bandara Arab Saudi begitu lama, kalau kita hitung bisa 4-5 jam. Maka tahun ini kita negosiasi agar sebagian proses keimigrasian kita tarik di sini berupa proses biometrik dan sidik jari," kata Nizar.

Kemudian pihaknya juga menerapkan QR Codepada gelang jemaah. Gelang logam jemaah haji kini dilengkapi dengan QR Code yang berisi rekam data identitas jemaah yang lengkap dan bisa diakses melalui aplikasi haji pintar.

"Jika ada kejadian tertentu pada jemaah misalnya wafat atau tersesat dengan cepat bisa diketahui dari QR Code gelang jemaah. Dengan sekali scanning, maka muncul datanya dengan lengkap. Hal ini tentunya memudahkan aktivitas pengidentifikasian jamaah haji yang membutuhkan bantuan," sebut dia.

Kompas TV Biro perjalanan haji, Maktour, menggelar kegiatan vaksinasi kepada para calon jamaah haji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com