YLBHI Desak Pemerintah Atur Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal

Kompas.com - 16/07/2018, 17:12 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat memberikan keterangan pers terkait fenomena persekusi, di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat memberikan keterangan pers terkait fenomena persekusi, di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati mendesak agar pemerintah tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh paralegal.

Paralegal merupakan orang yang memiliki kapasitas dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma baik di pengadilan atau pun di luar pengadilan, namun belum berprofesi sebagai advokat. Paralegal kerap dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti LBH.

Asfinawati menilai bahwa definisi, fungsi, dan cakupan kerja paralegal harus tetap diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan tetap mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018.

"Kami mendesak agar Kementerian Hukum dan HAM merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 agar tetap memberikan akses masyarakat terhadap bantuan hukum oleh Paralegal," kata Asfinawati, saat dihubungi, Senin (16/7/2018).

Baca juga: MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

Pada 31 Mei 2018 lalu, MA membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.

Kedua pasal itu mengatur tentang ketentuan paralegal dapat mendampingi dan memberikan bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Asfinawatu menilai, putusan MA tersebut tak sesuai dengan situasi saat ini, di mana sumber daya manusia perlu ditambah dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Berdasarkan catatan YLBHI, hingga kini sedikitnya ada 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin.

Seluruh OBH tersebut tersebar di 127 Kabupaten dan Kota. Padahal, sedikitnya tercatat ada 516 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesa. Artinya, masih ada 389 Kabupaten dan Kota yang tidak terjangkau oleh OBH.

OBH kerap menggunakan paralegal atau orang yang memiliki kapasitas dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma baik di pengadilan atau pun di luar pengadilan, namun belum berprofesi sebagai advokat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eksepsi Jaksa Pinangki: Bantahan, Permintaan Maaf, hingga Pengakuan soal Peninggalan Suami

Eksepsi Jaksa Pinangki: Bantahan, Permintaan Maaf, hingga Pengakuan soal Peninggalan Suami

Nasional
Menlu Minta Kasus Kematian 7 WNI di Johor Bahru Diusut

Menlu Minta Kasus Kematian 7 WNI di Johor Bahru Diusut

Nasional
MA 'Diskon' Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

MA "Diskon" Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

Nasional
Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Nasional
Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

Nasional
Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Nasional
Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

Nasional
Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Nasional
Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Nasional
Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Nasional
Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X