Berkarya Anggap Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Masih Relevan

Kompas.com - 15/07/2018, 15:14 WIB
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto (kiri bawah), Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso (kanan bawah) dan kader baru Partai Berkarya Titiek Soerharto (tengah bawah) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto, Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (11/6). Dalam jumpa pers tersebut, kader senior Partai Golkar Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto mendeklarasikan diri pindah menjadi kader Partai Berkarya. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/kye/18. Andreas Fitri AtmokoKetua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto (kiri bawah), Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso (kanan bawah) dan kader baru Partai Berkarya Titiek Soerharto (tengah bawah) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto, Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (11/6). Dalam jumpa pers tersebut, kader senior Partai Golkar Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto mendeklarasikan diri pindah menjadi kader Partai Berkarya. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/kye/18.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, partainya begitu mengidolakan sosok kepemimpinan Presiden kedua RI, Soeharto.

Menurut Priyo, partainya optimistis bahwa sistem pemerintahan Orde Baru masih relevan jika digunakan saat ini.

"Jika saja pemerintah kita mau sedikit saja mengikuti beberapa ajaran kebaikan pada zaman Pak Harto. Itu salah satu yang hari ini coba kami tawarkan ke masyarakat," kata Priyo saat ditemui di Kantor DPP Partai Berkarya, Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Baca juga: Kampanyekan #2019GantiDPR, Berkarya Targetkan 80 Kursi

Menurut Priyo, Partai Berkarya meyakini, sejumlah pandangan kebijakan Soeharto masih bisa diaplikasikan. Misalnya, mengenai trilogi pembangunan.

Wacana tersebut pernah dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia, sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.

Trilogi pembangunan terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Baca juga: Alasan Titiek Soeharto Keluar dari Golkar dan Masuk Partai Berkarya

Selain itu, menurut Priyo, seperti wacana delapan jalur pemerataan yang beberapa di antaranya mencakup pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang dan papan.

Kemudian, pemerataan kesempatan memeroleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan dan pemerataan kesempatan kerja.

Menurut Priyo, seperti partai-partai lain mengidolakan Presiden Soekarno, maka Partai Berkarya secara mantap mengidolakan Soeharto.

Partai Berkarya menilai Soeharto sangat berjasa dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.

"Kami berpandangan beberapa ajaran Pak Harto sebenarnya kalau mau diajukan, bisa untuk mencari jalan keluar dari berbagai hiruk pikuk bangsa yang tak kunjung selesai ini," kata Priyo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X