Jika Jadi Cawapres, Mahfud Dinilai Bisa Redam Tiga Isu yang Menyerang Jokowi

Kompas.com - 15/07/2018, 13:41 WIB
Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD ketika ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD ketika ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, Mahfud MD sosok yang tepat menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai akan membantu menangkal tiga Isu yang kerap menerpa Presiden Jokowi. Tiga isu itu, yakni isu PKI, anti-Islam, dan pro China.

"Dengan hadirnya Pak Mahfud mungkin isu itu akan lebih mudah dinetralisir," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Kantor PSI, Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Baca juga: PSI Dukung Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi

Mahfud MD, kata Juli, memiliki latar belakang sebagai tokoh Islam yang kuat. Meski menjadi warga Nahdlatul Ulama, Mahfud juga dekat dengan Muhammadiyah.

Hal ini dinilai penting untuk menangkal isu-isu yang terkait dengan anti Islam dan isu PKI yang kerap menyasar Presiden Jokowi.

Selain itu, kata Juli, Mahfud juga punya banyak pengalaman. Mulai menjadi anggota DPR, menteri, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Mahfud MD: Saya Serahkan kepada Presiden Jokowi dan Partai Politik...

Hal itu membuatnya lengkap karena pernah bekerja di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Jadi itu tambahan vitamin buat Pak Jokowi untuk menetralisir isu negatif yang irasional itu tadi," kata dia.

Baca juga: Pengamat: Mahfud MD Figur Komplet Jadi Cawapres bagi Jokowi

PSI menyatakan siap mendukung Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi. Penyataan dukungan hanya bisa diambil PSI karena belum bisa mengusung Capres dan Cawapres.

PSI sebagai partai baru belum bisa ikut mengusung capres-cawapres.

Sementara itu, Mahfud mengaku bersedia menjadi cawapres pendamping Jokowi. Namun, ia bersikap pasif dalam menyikapi wacana tersebut.

Mahfud menyerahkan wacana tersebut kepada Presiden Jokowi dan parpol koalisi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X