Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Berharap Cawapres Jokowi Bukan dari Partai Politik

Kompas.com - 14/07/2018, 12:53 WIB
Kristian Erdianto,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengungkapkan bahwa partainya berharap figur calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 tidak berasal partai politik.

Menurut Irma, soliditas antara parpol pendukung Jokowi akan terjaga jika cawapres Jokowi merupakan figur non parpol.

"Untuk menjaga soliditas antar-partai memang kami berharap wapresnya tidak dari parpol," ujar Irma saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Diketahui saat ini ada enam partai di parlemen dan tiga partai di luar parlemen yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi.

PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura telah menyatakan secara tegas mendukung Jokowi. Sementara PKB baru memberikan sinyal dukungan dengan mengusulkan ketua umumnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Jokowi.

Selain itu, Perindo, PSI dan PKPI juga sudah memberikan dukungan.

Baca juga: Golkar Sebut Airlangga Cawapres Ideal Jokowi, Ini Alasannya...

Irma mengatakan, soliditas parpol pendukung harus terus dijaga. Oleh sebab itu, kata Irma, sebaiknya cawapres Jokowi berasal dari kalangan profesional.

"Kita ingin wapres itu dari profesional. Jadi jangan sampai itu membuat kegaduhan juga di koalisi partai. Kita berharap seperti itu," kata Irma.

Kendati demikian, lanjut Irma, Nasdem tidak keberatan jika nantinya Jokowi memilih cawapres dari kalangan parpol.

Asalkan, sosok cawapres tersebut disetujui oleh seluruh parpol pendukung dan dinilai mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi.

"Tapi kalaupun ternyata disetujui dari parpol yang disetujui oleh koalisi ya tidak jadi masalah juga. Yang penting bahwa elektabilitasnya mampu menaikkan elektabilitas jokowi," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mengantongi nama cawapres. Ia pun meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan cawapres pendampingnya.

Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan.

Baca juga: Alasan Perindo Gugat UU Pemilu agar JK Bisa Jadi Cawapres Jokowi

Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

Kompas TV PDI Perjuangan yakin semua partai koalisi bakal menerima siapapun yang nanti disepakati sebagai cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com