Wasekjen PDI-P: Cawapres Tak Bisa Diserahkan ke Figur Tak Pengalaman

Kompas.com - 13/07/2018, 18:50 WIB
Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah KOMPAS.com/Achmad FaizalWasekjen PDI-P Ahmad Basarah
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menilai saat ini figur yang berasal dari partai politik (parpol) maupun non-parpol masih memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Kendati demikian, menurut Basarah, figur cawapres yang akan dipilih nantinya tak hanya berdasarkan elektabilitas dan popularitas saja, tapi juga dilihat dari faktor kredibilitas, integritas, kompetensi, dan kemampuan mengelola negara.

"Sehingga kalau bicara bagaimana kriteria ideal menurut saya, karena wakil presiden adalah simbol pemerintahan negara," ujar Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

"Tidak bisa posisi ini diserahkan kepada figur yang belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola negara yang begitu besar kompleks dan luas permasalahannya," ucapnya.

Basarah menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), jabatan wakil presiden memiliki tiga posisi penting.

Baca juga: Soal Cawapres, Golkar Minta Parpol Serahkan ke Jokowi dan Tak Bermanuver

Pertama, wapres sebagai kekuatan cadangan. Artinya jika terjadi sesuatu atas jabatan presiden seperti mangkat, diberhentikan atau sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya, maka wapres yang akan menggantikan.

Kedua, wapres memiliki fungsi delegasi atau wewenang menjalankan fungsi pemerintahan di dalam negeri jika presiden berada di luar negeri.

Ketiga, wapres juga harus dapat menyelesaikan tugas-tugas harian yang telah dimandatkan.

"Saya yakin pada perspektif ini Pak Jokowi dan semua ketum parpol lain juga mempertimbangkan kekuatan bangsa yang lebih besar ketimbang kepentingan orang kelompok atau golongan, karena dalam sistem ketatanegaraan kita, wapres itu punya posisi penting dari tiga hal itu," kata Basarah.

Sebelumnya, sejumlah partai politik pendukung Jokowi telah mengusulkan nama-nama ketua umumnya sebagai calon wakil presiden.

Baca juga: Demokrat Ajukan 5 Kontrak Politik kepada Capres dan Cawapres di Pilpres 2019

Sementara, Presiden Jokowi mengaku telah mengantongi nama cawapres. Ia pun meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan cawapres pendampingnya.

Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan.

Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung pada Pilpres 2019.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X