Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Jamin Golkar Tetap Dukung Jokowi meski Airlangga Tak Jadi Cawapres

Kompas.com - 13/07/2018, 14:54 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, meski ketua umumnya, Airlangga Hartarto, tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Idrus menegaskan, dukungan Golkar tak akan berubah lantaran keputusan final yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Saya bisa jamin karena secara organisatoris berdasarkan mekanisme yang ada sudah diambil keputusan," ujar Idrus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

"Secara organisasi kita sudah putuskan baik dalam Munaslub dan diperkuat di dalam Rapimnas itu sudah diputuskan jokowi sebagai capres 2019. Itu sudah final tak akan berubah," ucapnya.

Baca juga: Agus Hermanto Bertamu ke DPP PDI-P, Jajaki Koalisi Dukung Jokowi

Idrus menjelaskan, seluruh kader Partai Golkar memang mengusulkan Airlangga sebagai cawapres pendamping Jokowi.

Namun, usulan tersebut tidak bersifat desakan. Menurut Idrus, Golkar akan menyerahkan sosok cawapres sepenuhnya ke tangan Jokowi.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa pasca-pertemuan antara Airlangga dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Golkar tidak akan mengalihkan dukungan dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Beda antara desakan dan aspirasi. Jadi ini adalah aspirasi dari keluarga besar, tetapi ya ujung-ujungnya juga menyerahkan kepada Pak Jokowi," kata Idrus.

Baca juga: 7 Cawapres Pendamping Prabowo Subianto

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah mengantongi nama cawapres. Ia pun meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan cawapres pendampingnya.

Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan.

Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com