Jutaan Surat Suara Pilkada Tak Sah, Bawaslu Pertanyakan Sosialiasi Pencoblosan

Kompas.com - 13/07/2018, 11:40 WIB
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANAnggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mempertanyakan sosialiasi pendidikan pemilu, khususnya terkait teknis pencoblosan.

Hal ini menyusul banyaknya surat suara hasil pencoblosan yang tidak sah pada pemilihan gubenur dan wakil gubenur 17 provinsi pada Pilkada Serentak 2018.

"Jumlah suara tidak sah ini terkait dengan publik mengetahui cara menggunakan hak pilih," ujar anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Bawaslu Tegaskan 19 Anggotanya Meninggal pada Pilkada Bukan karena Intimidasi


Berdasarkan data Bawaslu, terdapat 3,09 juta surat suara tidak sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 17 provinsi. Angka itu berarti 3 persen dari jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 98,5 juta.

Surat suara tidak sah paling banyak ada di Jawa Tengah mencapai 778.805 surat suara atau 4 persen dari jumlah seluruh surat suara yang digunakan sebanyak 18,4 juta surat suara.

Selanjutnya, ada Jawa Timur dengan 782.027 surat suara tidak sah atau 4 persen dari surat suara yang digunakan sebanyak 20,3 juta surat suara.

Baca juga: Bawaslu Sebut Hanya Tiga Pilkada yang Bisa Sengketa di MK

Posisi ketiga diduduki oleh Jawa Barat dengan 744.338 surat suara tidak sah atau 3 persen dari jumlah seluruh surat suara sebanyak 22,7 juta surat suara.

"Ini menjadi bahan pertimbangan dan pertanyaan kami kenapa daerah seperti di Jatim dan Jateng itu masih banyak suara tidak sah," kata Afif.

"Apakah ini karena pemilihnya harus kita lebih berikan informasi pendidikan pemilih tentang bagaimana cara memilih?," sambung dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Industri Hukum' Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Mahfud MD Sebut "Industri Hukum" Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Nasional
Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Nasional
Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Nasional
Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Nasional
Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Nasional
Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Nasional
Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas 'Omnibus Law'

Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas "Omnibus Law"

Nasional
Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Nasional
'Dateline' Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

"Dateline" Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

Nasional
PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Nasional
Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X