Jutaan Surat Suara Pilkada Tak Sah, Bawaslu Pertanyakan Sosialiasi Pencoblosan

Kompas.com - 13/07/2018, 11:40 WIB
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANAnggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempertanyakan sosialiasi pendidikan pemilu, khususnya terkait teknis pencoblosan.

Hal ini menyusul banyaknya surat suara hasil pencoblosan yang tidak sah pada pemilihan gubenur dan wakil gubenur 17 provinsi pada Pilkada Serentak 2018.

"Jumlah suara tidak sah ini terkait dengan publik mengetahui cara menggunakan hak pilih," ujar anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Bawaslu Tegaskan 19 Anggotanya Meninggal pada Pilkada Bukan karena Intimidasi

Berdasarkan data Bawaslu, terdapat 3,09 juta surat suara tidak sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 17 provinsi. Angka itu berarti 3 persen dari jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 98,5 juta.

Surat suara tidak sah paling banyak ada di Jawa Tengah mencapai 778.805 surat suara atau 4 persen dari jumlah seluruh surat suara yang digunakan sebanyak 18,4 juta surat suara.

Selanjutnya, ada Jawa Timur dengan 782.027 surat suara tidak sah atau 4 persen dari surat suara yang digunakan sebanyak 20,3 juta surat suara.

Baca juga: Bawaslu Sebut Hanya Tiga Pilkada yang Bisa Sengketa di MK

Posisi ketiga diduduki oleh Jawa Barat dengan 744.338 surat suara tidak sah atau 3 persen dari jumlah seluruh surat suara sebanyak 22,7 juta surat suara.

"Ini menjadi bahan pertimbangan dan pertanyaan kami kenapa daerah seperti di Jatim dan Jateng itu masih banyak suara tidak sah," kata Afif.

"Apakah ini karena pemilihnya harus kita lebih berikan informasi pendidikan pemilih tentang bagaimana cara memilih?," sambung dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X