Soal Sanksi untuk TGB, Demokrat Tunggu Keputusan Majelis Tinggi

Kompas.com - 13/07/2018, 11:34 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat mengunjungi Kantor Redaksi Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOGubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saat mengunjungi Kantor Redaksi Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Madji belum lepas dari bayang-bayang sanksi dari partainya.

Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo mengatakan, saat ini Majelis Tinggi partainya belum memutuskan arah dukungan pada pemilihan presiden 2019.

Oleh sebab itu, TGB yang terlebih dahulu menyatakan mendukung Joko Widodo belum bisa dikatakan berseberangan dengan keputusan partai.

Dengan demikian, Gubernur NTB tersebut belum bisa dikenakan sanksi apa-apa.

"Majelis Tinggi Demokrat adalah yang menentukan arah ketika Pilkada, Pilpres. Kalau nanti sudah ada keputusan kami mendukung siapa, baru bisa dikatakan seseorang itu berseberangan. Tapi, ya selama belum ada keputusan Majelis Tinggi, itu (dukungan TGB ke Jokowi) mungkin-mungkin saja terjadi," ujar Roy di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

"Seorang kader Demokrat itu memang dididik bisa mengungkapkan pilihan pribadi dan Demokrat sangat menghormati pilihan pribadi," lanjut dia.

Baca juga: TGB Menyampaikan Dukungan kepada Jokowi Sejak Dua Tahun Lalu

Roy mencontohkan, Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Namun, salah satu juru bicara partai Ruhut Sitompul tidak mengikuti keputusan partai dan memilih mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Maka, partai memberi sanksi.

"Ya, kita lihat saja apakah (setelah keputusan Majelis Tinggi Demokrat keluar), masih ada sikap yang berseberangan atau tidak. Selama sikapnya sesuai dengan partai, ya masih bagus. Tapi kalau sudah berbeda, lihat nanti saja," ujar dia.

Baca juga: TGB Anggap Riskan Ganti Presiden, Proyek Infrastruktur Bisa Mangkrak

Bahkan, saat ini, Roy mengakui bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat sedang melaksanakan penelitian terkait dukungan TGB ke Jokowi.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Nasional
Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Nasional
Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Nasional
Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Nasional
Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X