5,9 Juta Surat Pemberitahuan Memilih Tak Didistribusikan di Pilkada 2018

Kompas.com - 13/07/2018, 10:08 WIB
Sejumlah warga binaan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam Lapas Anak Wanita Kota Tangerang, Rabu (27/6/2018).  Sebanyak 31 warga binaan di TPS ini memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah warga binaan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam Lapas Anak Wanita Kota Tangerang, Rabu (27/6/2018). Sebanyak 31 warga binaan di TPS ini memberikan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mencatat banyaknya jumlah surat pemberitahuan memilih atau C6 yang tidak didistribusikan kepada pemilih pada Pilkada Serentak 2018.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, jumlah surat C6 yang tidak didistribusikan kepada pemilih mencapai lebih dari 5 juta surat.

"C6 itu ada 5.911.062 (yang tidak didistribusikan)," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Bawaslu Sebut Hanya Tiga Pilkada yang Bisa Sengketa di MK

Data tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu terhadap pelaksaan pemilhan gubenur dan wakil presiden serentak 2018 lalu.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin usai Rapat Penetapan DPS dan DPSLN Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Menurut Afif, surat C6 memang bukan satu-satunya syarat wajib untuk menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara, namun hal ini bisa mempengaruhi pemilih.

Dengan adanya imbauan untuk membawa surat C6 untuk mencoblos, pemilih justru enggan dan ragu datang ke TPS karena tidak mengantongi surat C6.

Baca juga: Persentase Partisipasi Pilkada 2018, Papua Tertinggi, Riau dan Kaltim Terendah

Bawaslu juga mencatat, partisipasi pemilih dalm pemilihan gubenur dan wakil gubernur di 17 provinsi rata-rata hanya 69 persen saja dari total DPT 141,4 juta pemilih. Artinya, banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya.

"Jadi ada jutaan C6 yang tidak sampai ke pemilih," kata dia.

Bagi Bawaslu, banyaknya surat C6 yang tak sampai ke pemilih menjadi cacatan pentingnya pemuktakhiran data pemilu dalam Pemilu 2019 untuk perbaikan akurasi data pemilih.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X