Menanti Dibukanya Keran Ambang Batas Pencalonan Presiden..

"Kalaupun MK menolak ataupun mengabulkan masih ada beberapa kemungkinan variasi, tapi selebihnya kita serahkan pada MK,” Jimly menambahkan.

Argumen Baru

Jimly menganjurkan kepada pemohon uji materi untuk menggunakan landasan konstitusional yang baru.

Menurut dia, apabila pemohon tidak menggunakan argumentasi hukum baru maka kemungkinan akan ditolak oleh hakim MK sangat besar.

Baca juga: Gugatan Presidential Threshold Pernah Ditolak MK, Pemohon Ajukan Argumen Baru

Sebab, pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai presidential threshold sebelumnya juga sudah pernah diuji materi, namun ditolak oleh MK.

“Jangan menggunakan argumen yang lama, kan argumen lama sudah jelas ditolak, nah argumen barunya soal keserentakan (Pemilu 2019). Soal data-data yang saya sampaikan nyatanya nggak mungkin 3 (paslon). Sekarang koalisi itu hanya bisa 2 berarti ada hambatan,” kata dia.

Baca juga: Ramai-ramai Menolak Presidential Threshold...

“Apalagi, misal ada partai abstain, dia tidak kanan dan kiri sedangkan angka dia tidak cukup 20 persen nah itu kan berarti hak dia terhambat. Nah yang begitu bisa diajukan ke MK dia punya legal standing terbukti dia dirugikan oleh aturan 20 persen,” Jimly menambahkan.

Argumen penggugat

Hadar Nafis Gumay, satu dari 12 penggugat UU Pemilu, menilai ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) itu membatasi hak untuk mendapatkan calon presiden alternatif sebanyak-banyaknya.

Selain itu, menurut dia, ketentuan ambang batas itu masih menggunakan hasil Pemilu 2014.

“Sangat mungkin itu untuk melindungi apa yang sudah dilakukan selama ini, karena memang pengaturan presidential threshold itu menggambarkan kekuatan yang sebelumnya sebagai dasar untuk bisa mencalonkan kekuatan baru yang mungkin dipilih oleh masyarakat itu menjadi sempit ruangnya,” ujar mantan Komisioner KPU.

Baca juga: 12 Penggugat Presidential Threshold Klaim Bukan Partisan Politik

Sementara itu, perorangan warga Indonesia bernama Muhammad Dandy, beralasan pemberlakuan Pasal 222 Undang Undang Nomor 72 Tahun 2017 telah nyata-nyata merugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih pemula atau pemilih milenial.

Dirinya tidak pernah memberikan mandat atau suara kepada partai-partai pada pemilihan umum tahun 2014 untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Pemohon berpendapat sebagai pemilih, tentu berhak mendapatkan alternatif sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden maksimal, sebanyak jumlah partai politik yang telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan dapat mengikuti pemilihan umum.

Baca juga: Gerindra Tak Persoalkan Ada atau Tidak Presidential Threshold

"Banyaknya calon presiden dan wakil presiden berbanding lurus dengan upaya demokrasi yang mencari pemimpin yang terbaik dari yang baik, sehingga semakin banyak pilihan akan membuat rakyat Indonesia termasuk pemohon mendapatkan manfaat dalam menentukan pilihan," ujar kuasa hukum pemohon, Unoto Dwi Yulianto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (12/7/2018), dikutip dari ANTARA.

Pemohon dalam dalilnya menjelaskan, pihaknya baru pertama kali memilih untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

Baca juga: Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Batasi Munculnya Capres Alternatif

Sehingga, bila ketentuan a quo berlaku maka berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyaknya alternatif calon pemimpin.

"Mekanisme berdasarkan hasil pemilu sebelumnya jelas merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula termasuk pemohon karena pemohon tidak pernah memberikan mandat atau suaranya kepada partai politik mana pun pada pemilihan umum tahun 2014," kata Unoto.

Apakah MK akan mengabulkan gugatan dengan argumentasi ini? Kita nantikan..