"Presidential Threshold" Kembali Digugat, Dianggap Mengebiri Hak Konstitusional Pemilih Pemula - Kompas.com

"Presidential Threshold" Kembali Digugat, Dianggap Mengebiri Hak Konstitusional Pemilih Pemula

Kompas.com - 13/07/2018, 07:02 WIB
Suasana persidangan dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Suasana persidangan dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden kembali diuji di Mahkamah Konstitusi ( MK) oleh perorangan warga Indonesia bernama Muhammad Dandy, meskipun sebelumnya uji untuk ketentuan ini sudah pernah diputus.

"Pemberlakuan Pasal 222 Undang Undang Nomor 72 Tahun 2017 telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional pemohon sebagai pemilih pemula atau pemilih milenial yang tidak pernah memberikan mandat atau suara kepada partai-partai pada pemilihan umum tahun 2014 untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden," ujar kuasa hukum pemohon, Unoto Dwi Yulianto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (12/7/2018), dikutip dari ANTARA.

Baca juga: Pengamat Pesimistis soal Uji Materi Presidential Threshold di MK

Pemohon berpendapat sebagai pemilih, tentu berhak mendapatkan alternatif sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden maksimal, sebanyak jumlah partai politik yang telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan dapat mengikuti pemilihan umum.

"Banyaknya calon presiden dan wakil presiden berbanding lurus dengan upaya demokrasi yang mencari pemimpin yang terbaik dari yang baik, sehingga semakin banyak pilihan akan membuat rakyat Indonesia termasuk pemohon mendapatkan manfaat dalam menentukan pilihan," ujar Unoto.

Baca juga: Pemohon Minta MK Putuskan Nasib Presidential Threshold Sebelum 4 Agustus

Pemohon dalam dalilnya menjelaskan, pihaknya baru pertama kali memilih untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

Sehingga, bila ketentuan a quo berlaku maka berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyaknya alternatif calon pemimpin.

"Mekanisme berdasarkan hasil pemilu sebelumnya jelas merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula termasuk pemohon karena pemohon tidak pernah memberikan mandat atau suaranya kepada partai politik mana pun pada pemilihan umum tahun 2014," kata Unoto.

Baca juga: Ramai-ramai Menolak Presidential Threshold...

Karena pemilihan umum tahun 2019 dilakukan secara serentak, pembuat undang-undang tidak perlu menetapkan ambang batas pencalonan presiden dengan merujuk pada hasil pemilihan umum sebelumnya karena sangat berpotensi melanggar hak- hak konstitusional pemilih pemula atau milenial, khususnya pemohon.

Lebih lanjut pemohon berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bukanlah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy).

Baca juga: MK Didorong Putuskan Uji Materi Presidential Threshold Sebelum Pilpres

"Karena menurut hemat kami justru bersifat kebijakan tertutup dan bahkan limitatif, sehingga jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya mensyaratkan pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," jelas Unoto.

Oleh sebab itu pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


Terkini Lainnya

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

Regional
Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Megapolitan
Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Megapolitan
Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Nasional
Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Megapolitan
Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Nasional
Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Nasional
BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Nasional
BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Nasional
186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

Regional
Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Megapolitan
Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Megapolitan
Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Regional
5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

Regional

Close Ads X