Politik Identitas Akan Tetap Eksis di Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Mudah "Baper" - Kompas.com

Politik Identitas Akan Tetap Eksis di Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Mudah "Baper"

Kompas.com - 13/07/2018, 04:04 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA,KOMPAS.com -  Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyatakan, fenomena Pilkada Jakarta silam yang memainkan politik identitas untuk merenggut sebanyak-banyaknya suara pemilih di daerah perlu menjadi perhatian di Pilpres 2019 mendatang.

Politik identitas itu harus diakui ada dan tidak usah dibayangkan hilang segera, tapi pertama kita imbau semua pihak jangan baper jangan bawa perasaan ,” ujar Jimly saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

“Saya rasa masih akan ada (politik identitas) cuma kita kelola aja jangan baper ya kenapa? Karena di Amerika saja masih ada,” kata Mantan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Baca juga: Politik Identitas dan Isu Negatif Diprediksi Menguat pada Pilpres 2019

Jimly berpendapat, ke depan tantangan akan lebih kompleks, rumit, dan dinamis yang perlu diwaspadai oleh semua pihak.

“Kita harus waspada jangan terlena karena banyak masalah, politik, ekonomi dalam jangka panjang bagus, tapi dalam jangka pendek menengah tidak boleh taken for granted, seakan-akan enggak ada masalah,” ujar Jimly.

Di sisi lain, Jimly meminta kepada semua tokoh apalagi pejabat publik jangan menggunakan politik identitas untuk kepentingan politik praktis.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi Tinggi, Politisi PDI-P Sebut Politik Identitas Tak Laku

“Itu (politik identitas) sebagai bahasa terbuka di depan publik, sebab semua pejabat publik itu jadi contoh, kemudian diikuti jadi kita seharusnya menggunakan isu-isu dengan bahasa kebangsaan,” kata dia.

Jimly mengatakan, pragmatisme politik demi kemenangan semata, tanpa memikirkan imbasnya terhadap keharmonisan sosio-kultural, adalah ancaman terbesar bagi persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.



Kompas TV Imbauan agar tetap menjaga kerukunan selama pilkada di Sumatera Utara terus di suarakan oleh beberapa pihak.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Close Ads X