Kompas.com - 12/07/2018, 23:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yakin Partai Gerindra akan menggandeng kadernya menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2019.

"Kami tetap yakin Pak Prabowo itu bersama-sama satu di antara sembilan kader PKS (sebagai cawapres)," ujar Mardani saat dijumpai di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Sembilan kader yang dimaksud, yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS saat ini Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, mantan Menkominfo Tifatul Sembiring, Muzzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera.

Baca juga: Sandiaga: Kegenitan Ini Berlangsung 2-3 Minggu, tapi Akhirnya PKS dan Gerindra Satu

Namun, Mardani mengatakan, sosok yang paling didorong untuk menjadi cawapres Prabowo itu adalah Ahmad Heryawan.

"Pak Aher nomor satu, yang paling tinggi," ujar Mardani.

Saat ini, PKS pun masih intens berkomunikasi dengan Gerindra soal duet Prabowo-Aher tersebut. Selain itu, PKS-Gerindra juga masing-masing masih berkomunikasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Saat ditanya bagaimana jika Prabowo menggaet cawapres dari luar PKS, Mardani mengatakan bahwa hal itu mesti dirundingkan terlebih dahulu oleh internal PKS.

Baca juga: Politisi PKS Sebut Muncul Opsi Duet Prabowo-Salim Segaf Al Jufri

Ia mengakui, salah satu nama di luar PKS yang disebut-sebut akan digaet Prabowo adalah Anies Baswedan. Meski PKS cenderung lebih menginginkan agar Anies fokus bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun apabila keadaan politik memungkinkan, mencalonkan Anies menjadi cawapres bukan hal yang mustahil.

"Secara umum Pak Anies lebih baik di Jakarta karena memang belum setahun. Tapi ketika ada desakan publik tinggi, dan hitung-hitungannya masuk, bisa jadi ada yang mengusulkan Pak Anies maju. Nah, nanti itulah yanag akan kami bahas dan dibahas juga di koalisi," ujar Mardani.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
Dari Semarang, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Medan

Dari Semarang, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.