Demokrat Pastikan Tidak Netral di Pilpres 2019

Kompas.com - 12/07/2018, 19:36 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan partainya tidak akan bersikap netral pada Pilpres 2019.

Ia memastikan partainya akan memilih satu dari tiga pilihan yang tersedia yakni mengusung Presiden Joko Widodo, atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, atau mengusung pasangan calon sendiri di luar keduanya.

"Enggak (netral). Kalau itu enggak. Kami tetap mengambil keputusan apakah ke Jokowi, apakah ke Prabowo, apakah ke bukan Jokowi dan bukan Prabowo. Kami tetap menyusun," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

Ia mengatakan Demokrat tak akan bersikap seperti Pilpres 2014 yang tak mengusung pasangan calon manapun.

Ia menambahkan hal itu kini tengah digodok oleh partainya dan nantinya akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Diskusi kemarin sore itu banyak diskusinya. Bertukar informasi bagaimana kalau begini. Semua opsi itu terbuka. Namanya sharing dan nanti dilanjutkan lagi. Sampai hari ini tetap kayak orang main catur ini kan," lanjut Hinca.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X