Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: TGB Kader Unggulan Demokrat, Saya Ragu Akan Kena Sanksi

Kompas.com - 12/07/2018, 14:24 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai, Tuan Guru Bajang (TGB) Zanul Majdi adalah salah satu kader unggulan Partai Demokrat.

Anas tidak yakin TGB bakal kena sanksi karena menyatakan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Hal itu dikatakan Anas saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/7/2018).

"Setahu saya, TGB salah satu kader unggulan Demorkat. TGB kalau tidak keliru majelis tinggi, posisi penting di partai. Saya ragu akan kena sanksi," ujar Anas.

Baca juga: Dukung Jokowi Dua Periode, TGB Mengaku Tak Dapat Sanksi dari Demokrat

Anas mengaku kenal baik dengan TGB. Saat Anas masih menjabat sebagai ketua umum, TGB merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"TGB saya kenal orang baik dan menurut saya layak dipertimbangkan untuk ikut kontestasi nasional," kata Anas.

Sebelumnya, TGB yang menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Padahal, Demokrat belum memutuskan dukungan terkait Pilpres 2019.

Baca juga: TGB Mengaku Terhormat jika Jadi Cawapres bagi Jokowi

Sebelum menyampaikan dukungannya terhadap Jokowi ke publik, TGB mengaku belum sempat berbicara ke internal Demokrat. 

Ia merasa tidak ada yang salah dengan sikapnya tersebut. Selama partai belum memutuskan terkait pencapresan, TGB merasa berhak menyampaikan pandangan pribadinya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, untuk saat ini pihaknya tidak menyiapkan sanksi terhadap TGB.

Menurut Hinca, pernyataan TGB tersebut merupakan sikap pribadi. Hal itu tidak memengaruhi posisi TGB di Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com