Jimly: 20 Persen Ambang Batas Pencapresan Tidak Haram, tetapi... - Kompas.com

Jimly: 20 Persen Ambang Batas Pencapresan Tidak Haram, tetapi...

Kompas.com - 12/07/2018, 13:06 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie menyatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) tidak bertentangan dengan hukum alias inkonstitusional.

Menurut dia, peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hasil kesepakatan undang-undang semata.

“Selama ini, pada awal dulu-dulu jaman saya, ambang batas itu tidak melanggar konstitusi. Itu soal kesepakatan undang-undang, menyangkut pilihan kebijakan yang boleh saja tidak haram, 20 persen pun tidak haram, cuma makruh, artinya bukan inkonstitusional,” ujar Jimly saat diskusi di bilangan kampus Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Pengamat Pesimistis soal Uji Materi Presidential Threshold di MK

Aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential treshold) tertera di Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Akan tetapi, Jimly menuturkan, jika peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden mengalami dinamika maka hal itu perlu untuk dikaji kembali.

Baca juga: Pemohon Minta MK Putuskan Nasib Presidential Threshold Sebelum 4 Agustus

“Kita ini bangsa plural dan tak bisa mengarahkan cepat kepada dua koalisi, karena memang desain konstitusi kita itu dua ronde pemilihan presiden,” tutur Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Menurut dia, idealnya konstestasi pilpres diikuti oleh beragam calon. Hal tersebut untuk meminimalisir potensi calon tunggal dan bagi majunya kehidupan demokrasi di Insonesia.

“Jadi kalo dalam prakteknya tidak bisa lebih dari dua paslon, berarti ada masalah,” kata dia Jimly.

Baca juga: Ramai-ramai Menolak Presidential Threshold...

Di sisi lain, Jimly berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang gugatan materi ketentuan ambang batas pencalonan terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum tahapan pendaftaran capres dan cawapres yang akan dimulai pada 4 hingga 10 Agustus 2018 mendatang.

“MK lebih cepat memutus lebih baik sebelum tanggal 5, tetapi seandainya dia (MK) memilih sesudah tanggal 10 dampak efektifnya sudah seharusnya nanti 2024 bukan di 2019 karena pendaftaran sudah selesai,” ujar dia.

Baca juga: MK Didorong Putuskan Uji Materi Presidential Threshold Sebelum Pilpres

Dengan diputuskan sebelum pembukaan pendaftaran, maka diharapkan putusan yang diketok MK sudah bisa berlaku untuk Pilpres 2019.

“Kuncinya kalo memang mau dikabulkan harus sebelum 10 Agustus, idealnya sebelum 5 Agustus. Terserah kepada MK, itu jikalau mau di kabulkan,” kata dia.

Jimly menuturkan, ada opsi jika Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan gugatan pemohon tersebut. Misalnya, mengubah ambang batas jangan 20 persen tetap 10 persen saja.

Baca juga: Presidential Threshold Kembali Digugat ke MK, Ini Argumentasinya

"Kalaupun MK menolak ataupun mengabulkan masih ada beberapa kemungkinan variasi, tapi selebihnya kita serahkan pada MK,” Jimly menambahkan.

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini optimis uji materi ketentuan ambang batas pencalonan terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dikabulkan (gugatan uji materi) untuk mulai pemilu 2019, tidak ada penundaaan untuk pemilu 2024 untuk 0 persen itu permohonan kami,” tutur dia.

Baca juga: Presiden Persilakan Masyarakat Gugat Presidential Threshold ke MK

Diberitakan, sebanyak 12 orang mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pemohon berharap Hakim membatalkan syarat capres yakni 25 persen suara berdasarkan pemilihan legislatif Pemilu 2014.

Selain Titi, 11 pemohon lain, yakni Busyro Muqoddas, Chatib Basri, Faisal Basri, Danhil Anzhar Simanjuntak, Haedar Nafis Gumay , Hasan Yahya, Feri Amsari, Rocky Gerung, Angga Dwi Sasongko, Bambang Widjojanto dan Robertus Robet.

Pemohon atas nama Danhil Anzhar Simanjuntak dan Titi Anggraini mewakili lembaganya yakni selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Direktur Perludem.

Kompas TV Ketentuan ambang batas pencalonan presiden kembali digugat.


Komentar

Terkini Lainnya

Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Regional
Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat 'Project Bhinneka'

Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat "Project Bhinneka"

Nasional
Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Megapolitan
Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Nasional
70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Nasional
Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Internasional
Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Megapolitan
Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Megapolitan
Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Megapolitan
Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Internasional
Sandi Perintahkan 'Banner' Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Sandi Perintahkan "Banner" Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Megapolitan
ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

Nasional
Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Megapolitan
Ampannee Satoh, Menceritakan Perjuangan Pattani Melalui Lensa

Ampannee Satoh, Menceritakan Perjuangan Pattani Melalui Lensa

Internasional

Close Ads X