Jokowi: Freeport Sepakat Saham Indonesia Jadi 51 Persen - Kompas.com

Jokowi: Freeport Sepakat Saham Indonesia Jadi 51 Persen

Kompas.com - 12/07/2018, 12:43 WIB
Presiden Jokowi meninjau pameran Indolive Stockdi JCC, Senayan, Jumat (6/7/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi meninjau pameran Indolive Stockdi JCC, Senayan, Jumat (6/7/2018).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah menerima laporan bahwa PT Inalum (Persero) sepakat dengan PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan saham.

Semula, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen. Namun setelah kesepakatan ini dieksekusi, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia akan ditingkatkan menjadi 51 persen.

"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita, PT Inalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," kata Jokowi di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Tanggapan Sri Mulyani soal Freeport dan Ekonomi Pancasila

Jokowi menjelaskan, negosiasi pencaplokan saham Freeport Indonesia menjadi 51 persen dilakukan dengan cara yang tidak mudah. Sebab, sudah 50 tahun Freeport mengelola tambang di Indonesia dan menguasai kepemilikan sahamnya.

"Tiga setengah tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam satu setengah tahun ini. Tapi memang kita kerjain ini diem, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," ujar Jokowi.

Eksekusi pencaplokan saham ini rencananya akan dilakukan melalui penandatanganan head of agreement di Kementerian Keuangan sore ini.

Baca juga: PTFI Bakal Jadi Perusahaan Patungan Inalum-Freeport McMoRan

Mengenai nilai akuisisi saham Freeport Indonesia hingga 51 persen, nantinya akan diumumkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Ini sebuah lompatan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royaltinya dari deviden, dari retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bsa dinikmati oleh kita semua. Kepentingan nasional harus dinomorsatukan," kata Kepala Negara.



Close Ads X