Jaksa Agung Pastikan Beri Bantuan "Background Check" Calon Hakim MK

Kompas.com - 12/07/2018, 11:09 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/7/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan pihaknya telah menerima permintaan dari panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa rekam jejak 9 nama calon hakim MK.

Sembilan nama peserta seleksi calon hakim MK yang telah lolos tahap tes tertulis adalah, Anna Erliyana, Enny Nurbaningsih dan Hesti Armiwulan Sochmawardiah.

Selain itu, Jantje Tjiptabudy, Lies Sulistiani, dan Ni'matul Huda. Kemudian, Ratna Lukito, Susi Dwi Harijanti dan Taufiqqurohman Syahuri.

"Sedang diteliti. Jadi memang sudah ada permintaan dari pansel (panitia seleksi) untuk meminta informasi dan melihat rekam jejak dari para calon hakim MK itu," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Pansel Hakim MK: Ada 3 Syarat yang Harus Dimiliki Seorang Hakim Konstitusi

Prasetyo menuturkan, pihaknya masih terus mendalami rekam jejak para calon hakim MK. Ia menekankan kepada jajarannya yang memiliki kapasitas tersebut untuk teliti dan cermat.

Sebab, ia ingin memastikan hasil yang nantinya disampaikan oleh Kejaksaan Agung merupakan hasil pemeriksaan terbaik.

"Saya selalu sampaikan kepada mereka yang punya kapasitas untuk melakukan cek latar belakang ini untuk melakukan pendalaman dengan teliti, jadi kita tidak akan asal-asalan melakukan rekomendasi," ujar dia.

Baca juga: Respons KY Atas Pembentukan Pansel Hakim MK untuk Ganti Maria Farida

Sebelumnya tim pansel calon hakim MK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua pansel hakim MK Harjono menuturkan, dengan meminta masukan dan informasi dari KPK mengenai rekam jejak para calon hakim MK nantinya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keilmuan serta integritas calon hakim.

“Dalam rangka untuk mendapatkan calon hakim yang mempunyai integritasnya yang tinggi, pansel ini telah menghubungi beberapa sumber yang bisa memberikan masukan-masukan terhadap calon-calon (hakim), salah satu di antaranya adalah KPK untuk bisa melakukan penelitian terhadap sembilan calon itu,” ujar Harjono di KPK, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Selain KPK dan Kejaksaan Agung, tim pansel juga meminta masukan dari instansi lain seperti, Komisi Yudisial (KY), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Intelijen Negara (BIN).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X