Luhut: 10 Juta TKA China Kerja Kemari? Emang Kita Gila!

Kompas.com - 11/07/2018, 21:48 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan data 10 juta tenaga kerja asing ( TKA) asal China yang disebut-sebut sejumlah pihak menyerbu Indonesia.

"Ada seorang saya lihat tadi di sosmed, dengan gagahnya dia bilang ada 10 juta orang China kerja kemari, emang kita gila apa?" ujarnya dalam acara Sarasehan Nasional: Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai Maluku, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Dari mana (data itu), dia bilang ada datang diam-diam, emang negara kita banana republik?" sambung Luhut.

Baca juga: Tantang Pengkritik Jokowi, Luhut Bertaruh Cium Kaki

Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Kopassus itu tidak percaya dengan data tersebut. Tudingan itu dia anggap ngawur dan tidak berdasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Luhut, jumlah TKA di Indonesia hanya 126.000, atau 0,1 persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia yang mencapai 121 juta orang pada 2017.

Luhut tidak menutup mata kemungkinan adanya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Namun, ia tetap tak percaya bila angkanya mencapai jutaan. 

Baca juga: Prabowo: Kalau Buka Pintu untuk TKA, Rakyat Kita Kerja Apa?

"Mana negara yang enggak ada illegal working? Kita enggak perlu menutup-nutupi kalau kita bener semua, tidak," kata dia.

Sebelumnya, Luhut kembali menantang para pengkritik Presiden Jokowi dan pemerintahan tanpa data. Ia meminta orang tersebut menemuinya dan menunjukan data atas kritiknya.

Luhut menyatakan tak main-main dengan tantangan itu. Bahkan ia bersedia mencium kaki orang tersebut bila kalah menunjukan data yang valid.

Namun, kata Luhut, bila pengkritik itu kalah tak bisa menunjukan bukti atau data valid, ia harus mencium kakinya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X