Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Sesalkan AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Kompas.com - 11/07/2018, 19:22 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Indonesia menyesalkan keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Kita tahu ada satu pihak yang sudah menarik diri dari JCPOA dan kami menyesalkan penarikan diri itu," kata Retno.

Retno pun berharap negara lain yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, yakni Inggris, Rusia, China, Perancis, dan Jerman, tetap menjalankan teguh komitmennya.

"Kami tetap berharap agar pihak-pihak lain yang ada di JCPOA untuk terus melanjutkan kesepakatan yang sudah ada," ucap Retno.

"Jadi Indonesia terus melakukan komunikasi terutama dengan pihak Uni Eropa," tuturnya.

Baca juga: AS Keluar dari Perjanjian Nuklir, Iran Minta Dukungan Indonesia

Sebab, Retno menganggap, kesepakatan tersebut menguntungkan banyak pihak di dunia.

"Kita percaya penuh pada kekuatan negosiasi. Karena masalah apa pun, apabila kita negosiasikan insya Allah hasilnya adalah win-win," kata Retno.

Seperti diketahui, perjanjian nuklir Iran disepakati pada 2015. Kesepakatan itu menyatakan semua sanksi ekonomi terhadap Iran akan dicabut, apabila negara itu menghentikan semua program pengayaan nuklirnya.

Akan tetapi, Pemerintah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan yang membatasi program nuklir Iran dan memberlakukan kembali sanksi.

Dilansir dari AFP, keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Selasa (8/5/2018).

Trump menyebut kesepakatan nuklir Iran pada 2015 sebagai bencana dan memalukan bagi AS, yang dianggap tidak melakukan apa pun untuk menahan ambisi nuklir Iran.

National Public Radio melaporkan, Trump membenarkan keputusannya berdasarkan pandangannya terhadap kecacatan dalam kesepakatan nuklir.

Dia menyebutkan perjanjian yang berakhir pada 2030 memungkinkan Iran melanjutkan program pengembangan nuklir. Dia berpendapat, perjanjian itu akan memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

"Semua orang ingin senjata mereka siap, saat Iran memiliki senjata (nuklir)," kata Trump.

Kompas TV Presiden Trump bahkan mengancam akan menghentikan kesepakatan nuklir dengan Iran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com