Indonesia Sesalkan AS Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Kompas.com - 11/07/2018, 19:22 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com -  Indonesia menyesalkan keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Kita tahu ada satu pihak yang sudah menarik diri dari JCPOA dan kami menyesalkan penarikan diri itu," kata Retno.

Retno pun berharap negara lain yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, yakni Inggris, Rusia, China, Perancis, dan Jerman, tetap menjalankan teguh komitmennya.


"Kami tetap berharap agar pihak-pihak lain yang ada di JCPOA untuk terus melanjutkan kesepakatan yang sudah ada," ucap Retno.

"Jadi Indonesia terus melakukan komunikasi terutama dengan pihak Uni Eropa," tuturnya.

Baca juga: AS Keluar dari Perjanjian Nuklir, Iran Minta Dukungan Indonesia

Sebab, Retno menganggap, kesepakatan tersebut menguntungkan banyak pihak di dunia.

"Kita percaya penuh pada kekuatan negosiasi. Karena masalah apa pun, apabila kita negosiasikan insya Allah hasilnya adalah win-win," kata Retno.

Seperti diketahui, perjanjian nuklir Iran disepakati pada 2015. Kesepakatan itu menyatakan semua sanksi ekonomi terhadap Iran akan dicabut, apabila negara itu menghentikan semua program pengayaan nuklirnya.

Akan tetapi, Pemerintah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan yang membatasi program nuklir Iran dan memberlakukan kembali sanksi.

Dilansir dari AFP, keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Selasa (8/5/2018).

Trump menyebut kesepakatan nuklir Iran pada 2015 sebagai bencana dan memalukan bagi AS, yang dianggap tidak melakukan apa pun untuk menahan ambisi nuklir Iran.

National Public Radio melaporkan, Trump membenarkan keputusannya berdasarkan pandangannya terhadap kecacatan dalam kesepakatan nuklir.

Dia menyebutkan perjanjian yang berakhir pada 2030 memungkinkan Iran melanjutkan program pengembangan nuklir. Dia berpendapat, perjanjian itu akan memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

"Semua orang ingin senjata mereka siap, saat Iran memiliki senjata (nuklir)," kata Trump.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X