Siapakah yang Berhak Mendapatkan SKTM?

Kompas.com - 11/07/2018, 16:28 WIB
Ribuan warga mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bantul. KOMPAS.com/Markus YuwonoRibuan warga mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bantul.

KOMPAS.com — Penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu ( SKTM) mendapatkan sorotan setelah terjadi kekisruhan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Faktanya, mereka yang tergolong mampu secara ekonomi bisa mendapatkan SKTM untuk tujuan tertentu.

Dalam konteks pendaftaran sekolah, pemegang SKTM mendapatkan prioritas. Kebijakan ini dianggap tidak adil.

Sejatinya, SKTM hanya untuk mereka yang dianggap tidak mampu dan tergolong miskin.

Definisi Miskin

Kemiskinan menjadi persoalan di banyak negara. Di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah untuk meminimalisasi angka kemiskinan ini.

Salah satunya, dengan menerbitkan  SKTM bagi mereka yang tergolong miskin. Dengan adanya surat ini, ada sejumlah keringanan yang didapatkan, di antaranya keringanan biaya sekolah.

Baca juga: Kisruh PPDB soal SKTM, Bagaimana Aturannya?

Lalu, seperti apa kriteria miskin?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 14 kriteria seseorang tergolong miskin, antara lain :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor kredit/nonkredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika 9 dari 14 kriteria tersebut terpenuhi maka bisa dikategorikan miskin.

Cara mendapat SKTM

Bagaimana mendapatkan SKTM? Untuk mendapatkan SKTM, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kartu keluarga asli dan fotokopi
2. Kartu Tanda Penduduk Asli dan fotokopi
3. Surat pernyataan tak mampu dari RT/RW

Baca juga: Mendusta dengan SKTM Palsu demi Sekolah Anak (1)

Kemudian, persyaratan tersebut dibawa ke kelurahan atau kantor desa hingga akhirnya keluar SKTM.

Penyalahgunaan

Akan tetapi, pada praktiknya, tak selamanya penggunaan SKTM sesuai jalurnya. Terjadi penyalahgunaan SKTM. Tahun ini, pada PPDB 2018, khususnya di Jawa Tengah, terjadi kekisruhan karena ada kuota khusus bagi calon siswa pemegang SKTM.

Kebijakan ini dianggap tidak adil karena porsi yang diberikan dianggap besar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, 78.065 SKTM diverifikasi palsu dan dibatalkan dari PPDB Jawa Tengah.

Disdik Jawa Tengah juga mencoret setidaknya 35.509 SKTM bermasalah dalam PPDB Jawa Tengah dari jalur keluarga tidak mampu.

Baca juga: Lihat Warga Ajukan SKTM Pakai Motor 250 Cc, Priyanto Lapor Polisi

Ganjar menyebutkan, fenomena ini merupakan demoralisasi yang harus ditindak tegas.

"Tahun kemarin untuk PPBD online kami sudah mencoret 168.000 SKTM, tapi sekarang 30.000 lebih sudah saya coret. Maka, ini demoralisasi yang terjadi dimana-mana, ini enggak baik, saya bertindak tegas," kata Ganjar, Selasa (10/7/2018).

Di beberapa daerah, Pemprov Jateng meminta bantuan aparat kepolisian untuk ikut menyosialisasikan bahwa penyalahgunaan SKTM bisa dijerat hukum pidana. 

Persoalan terkait penyalahgunaan SKTM juga pernah muncul bertahun lalu.

Pada 2011, muncul beberapa pelanggaran mengenai penggunaan SKTM karena ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan berbagai kemudahan.

Untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan, misalnya, pasien yang memegang SKTM tidak hanya diberi potongan, tetapi bisa dibebaskan biaya perawatan.

Hal ini membuat pihak rumah sakit lebih berhati-hati dalam mengecek data SKTM pasien. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X