Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/07/2018, 15:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) membenarkan bahwa dirinya bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (9/7/2018) malam.

Pada pertemuan itu, TGB membahas seputar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok hingga pernyataan dukungannya terhadap kepemimpinan dua periode Presiden Joko Widodo.

"Ya memang ada suatu acara yang mempertemukan saya dengan beliau (Luhut). Saya menyampaikan kepada beliau tentang perkembangan pembangunan di NTB," kata TGB di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Kebetulan beliau kan in-charge dalam menyelesaikan masalah Mandalika, khususnya 100 hektar lebih tanah yang terhambat, clean and clear-nya selama cukup lama, hampir 30 tahun," tuturnya.

Baca juga: TGB Mengaku Terhormat jika Jadi Cawapres bagi Jokowi

Sebagai gubernur, TGB harus menjelaskan kepada Luhut berbagai persoalan maupun perkembangan kawasan pariwisata di NTB, khususnya Mandalika.

Setelah membahas topik itu, kata dia, Luhut bertanya tentang berbagai pemberitaan terkait keinginan TGB agar persaingan Pilpres 2019 berjalan dengan kondusif.

Luhut juga bertanya tentang pemberitaan terkait dukungan TGB kepada Jokowi pada Pilpres 2019

"Ya saya sampaikan, bukan curhat. Saya menyampaikan begini, 'Rasanya saya sampaikan itu, kan, normatif dan itu, kan, ajakan untuk menghadirkan wacana pilpres yang lebih sehat, enggak didominasi oleh sentimen primordial, lebih ke tarung gagasan jangan pakai ayat perang untuk pilpres'," kata TGB.

Ia juga bercerita kepada Luhut, seharusnya kontestasi Pilpres 2019 harus mengutamakan kebersamaan dan menjaga persatuan masyarakat.

"'Jadi, menurut saya enggak ada yang salah dengan apa yang disampaikan, Bang'. Saya menyebut Bang karena beliau lebih tua, jadi bukan curhat sama sekali," ujar dia.

Baca juga: Cerita Luhut soal Curhat TGB yang Dukung Jokowi Dua Periode

TGB pun meminta sikapnya soal kontestasi politik yang sehat serta dukungannya terhadap Jokowi tak perlu ditanggapi secara negatif.

"Mestinya tidak usah direspons negatif pernyataan saya terhadap dua hal, yakni pertama tentang kontestasi politik bukan perang bersenjata, saling menihilkan. Yang kedua dukungan saya terhadap Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, saat bertemu TGB mereka sepakat bahwa seharusnya perbedaan pendapat tidak boleh dianggap sebuah masalah. Ini termasuk dalam hal pendapat TGB yang ingin Jokowi memimpin dua periode.

"Kita ini baik, beda pendapat tidak ada masalah," ujar Luhut.

TGB hingga saat ini masih menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ia juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat NTB.

Ia merasa tidak ada yang salah dengan sikapnya tersebut. Selama partai belum memutuskan terkait pencapresan, TGB merasa berhak menyampaikan pandangan pribadinya.

Kompas TV Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengikuti kegiatan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia di Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Peran, Fungsi dan Tugas TNI

Nasional
Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Tugas TNI AD, AL, dan AU Menurut Undang-undang,

Nasional
Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Perbedaan Perwira, Bintara, dan Tamtama di TNI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com