Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Polri Segera Tangkap Peretas Situs

Kompas.com - 11/07/2018, 15:05 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta Polri segera mencari dan menindak tegas pelaku peretasan situs resmi KPU beberapa waktu lalu.

"Kita sudah laporkan ke kepolisian, kita minta itu segera ditangkap," kata Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Arief mengatakan, dalam pertemuan dengan Jokowi, ia juga turut melaporkan soal peretasan situs KPU ketika Pilkada Serentak 2018 lalu.

Baca juga: Diserang Hacker, KPU Tutup Laman Rekapitulasi Hasil Pilkada 2018

Ia meminta, Presiden Jokowi membantu mempercepat pencairan anggaran yang diajukan KPU untuk penambahan sarana dan prasarana sistem teknologi informasi.

Selain itu, KPU juga meminta dukungan lembaga pemerintah terkait, mulai dari Polri hingga Badan Siber dan sandi Negara (BSSN).

"Sebetulnya kami punya tim itu tapi jumlah SDM kami terbatas. Misalnya, kami harus monitoring 24 jam. Kalau satu orang bekerja 24 jam terus menerus, ya enggak mungkin. Kami butuh tambahan dukungan tenaga," ucap Arief.

Arief menambahkan, serangan peretas ini sebenarnya tidak akan mengganggu proses rekapitulasi suara.

Baca juga: Situs Diretas, KPU Minta Dukungan Anggaran ke Presiden Jokowi

Sebab, proses rekapitulasi dilakukan secara manual. Hanya, KPU tidak bisa lagi menampilkan hasil rekapitulasi itu di website resminya.

KPU sebelumnya sempat menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil Pilkada Serentak 2018.

Menurut Arief, tak bisa diaksesnya situs KPU itu akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Polri Mengaku Sudah Tahu Peretas Situs KPU

"Pemilu ini kan soal bagaimana membangun tingkat kepercayaan itu, kalau tidak percaya, kita kerja apapun ya susah juga meyakinkan orang," kata dia.

Polri sebelumnya memastikan tim sibernya ikut memantau laman infopemilu.kpu.go.id menyusul adanya peretasan yang dilakukan para peretas terhadap sistem di KPU.

"Kami dari Direktorat Siber juga ikut memantau siapa-siapa ini yang main. Kami sudah tahu lah," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com