Situs Diretas, KPU Minta Dukungan Anggaran ke Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum melaporkan pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang baru saja usai kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu poin yang dilaporkan adalah terjadinya peretasan website KPU.

"Kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri, maka kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini," kata Ketua KPU Arief Budiman usai pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Diserang Hacker, KPU Tutup Laman Rekapitulasi Hasil Pilkada 2018

Arief mengatakan, salah satu hambatan KPU dalam melawan serangan peretas adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas. 

"Jadi beban kerja petugas kita yang menangani IT itu bertambah banyak. Maka kami bekerja sama dan membicarakan dengan kementerian terkait dan itu sudah kita lakukan, untuk dibantu SDM dari kementerian terkait," kata Arief.

Kedua, menurut dia, KPU juga memiliki keterbatasan sarana dan prasarana IT. Untuk hal ini, KPU sudah merancang apa saja sarana prasarana tambahan yang diperlukan.

Baca juga: Kapolri: Yang Diretas Tampilan Website KPU, Bukan Datanya

Anggaran terkait hal ini juga sudah diajukan ke pemerintah dan DPR.

"Anggaran sudah kami ajukan juga, sudah dibahas juga. Tapi kami ingin lebih cepat supaya dipersiapkan lebih awal. Bapak presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhi itu," kata dia.

Arief menambahkan, serangan peretas ini sebenarnya tidak akan mengganggu proses rekapitulasi suara.

Sebab, proses rekapitulasi dilakukan secara manual. Hanya, KPU tidak bisa lagi menampilkan hasil rekapitulasi itu di website resminya.

KPU sebelumnya sempat menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil Pilkada Serentak 2018.

"Ini kan berdampak pada kecepatan pemberian informasi kepada masyarakat," kata dia.