Survei LSI Ungkap 5 Cawapres Ideal bagi Jokowi Versi Para Ahli

Kompas.com - 10/07/2018, 16:51 WIB
Presiden Joko Widodo saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima tokoh dianggap ideal menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Kelima orang itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby berdasarkan hasil survei LSI.

Temuan itu didasarkan melalui studi kualitatif dengan mengundang 30 ahli dari berbagai latar belakang di tiga zona wilayah Indonesia.

Baca juga: Nasdem: Cawapres bagi Jokowi Pasti Buat Gempar Indonesia

Mereka menilai kelimanya merupakan yang paling layak mendampingi Jokowi dalam membentuk pemerintahan yang kuat.

"Jadi expert judgement adalah tindak lanjut temuan survei kuantitatif untuk diseleksi lebih ketat," ujar Adjie dalam rilis survei Pasangan Capres dan Cawapres Pascapilkada di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Dalam temuan survei kuantitatif terhadap 1200 responden, ada sejumlah nama cawapres ideal sesuai kategori bentuk pemerintahan yang ideal di mata responden.

Faktor ekonomi

Temuan survei menunjukkan, isu pemerintahan yang kuat untuk menumbuhkan ekonomi diutamakan oleh publik dibandingkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang menjalankan hak asasi manusia.

Adapun rinciannya pada isu Pilpres 2019 diharapkan menghasilkan pemerintahan yang kuat, diutamakan oleh 80,7 persen responden.

Baca juga: PPP: Jokowi Kantongi 10 Nama Cawapres, TNI hingga Profesional

Sedangkan yang tidak mengutamakan sebesar 7,3 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12 persen.

Pada isu Pilpres 2019 diharapkan menghasilkan pemerintahan yang bersih diutamakan oleh 75,5 persen responden.

Sedangkan 9,4 persen tidak mengutamakan isu ini. Sementara 15,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Pada isu Pilpres 2019 diharapkan menghasilkan pemerintahan yang menjalankan HAM diutamakan oleh 67,5 persen.

Sebanyak 10,8 persen responden tidak mengutamakan isu ini, dan 21,7 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Pemerintahan yang kuat

Dari kategori pemerintahan yang kuat, LSI merangkum definisi pemerintahan yang kuat menurut publik.

Pemerintahan yang kuat adalah jika presiden didukung oleh mayoritas DPR, pelaku bisnis atau dunia usaha dalam dan luar negeri, mampu mengendalikan aparat hukum dan keamanan serta didukung oleh mayoritas pemuka agama yang berpengaruh.

Baca juga: PDI-P: Pengumuman Cawapres Jokowi Tunggu Cuaca Cerah

Pada kategori cawapres ideal Jokowi agar kuat di Parlemen, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendapat dukungan responden sebesar 35,7 persen.

Disusul Ketua Umum PKB 21,5 persen, Ketua Umum PPP Romahurmuziy 16 persen. Sementara gabungan tokoh lain sebesar 18,3 persen.

Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 8,3 persen.

"Posisi tertinggi adalah Airlangga karena Golkar adalah salah satu partai besar, dukungan Golkar penting bagi stabilitas parlemen dan pemerintahan," papar Adjie.

Pada kategori cawapres ideal Jokowi agar bisa menumbuhkan ekonomi yang kuat, Menteri Keuangan Sri Mulyani unggul dengan dukungan sebesar 32,5 persen.

Disusul Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 24,5 persen dan Pengusaha Chairul Tanjung 17 persen.

Sementara gabungan tokoh lainnya sebesar 18 persen. Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 8 persen.

"Sementara dari sisi (cawapres) yang ideal agar kuat didukung aparat hukum dilihat dari data yang paling tinggi adalah Kapolri Tito Karnavian dengan elektabilitas 32,6 persen, Moeldoko di angka 29 persen dan Wiranto 25,7 persen, serta gabungan tokoh lain 7,1 persen," paparnya.

Pada kategori cawapres ideal Jokowi agar kuat didukung tokoh agama berpengaruh, Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin unggul sebesar 21 persen.

Disusul Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin 17,2 persen, Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang 12,3 persen.

"Tentunya opini publik dan ahli berbeda. Mereka yang disurvei belum tentu sama dikalangan ahli sana," ujar dia.

Survei kuantitatif ini menggunakan metode multistage random sampling di 33 provinsi Indonesia.

Adapun margin of error survei plus minus 2,9 persen. Artinya, angka survei bisa berkurang atau bertambah sebanyak 2,9 persen.

Survei ini dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Datangi KPU, Sekjen Demokrat Serahkan Dokumen Kepengurusan

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

UPDATE 11 Agustus: Suspek Covid-19 Tercatat 85.928 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X