Wakapolri: Kejahatan Jalanan Mudah Ditangani

Kompas.com - 10/07/2018, 16:06 WIB
Wakapolri Komjen Syafruddin di Mataram, Senin (28/5/2018) KOMPAS.com/FITRI RWakapolri Komjen Syafruddin di Mataram, Senin (28/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan, kejahatan jalanan atau street crime harus diberantas.

Tidak hanya itu, Syafruddin juga menegaskan bahwa kejahatan jalanan mudah untuk diatasi. Ini bila dibandingkan dengan kejahatan yang lebih besar seperti terorisme.

"Namanya street crime itu gampang mengatasinya, gampang menanganinya," kata Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Kunjungi Polda Metro Jaya, Komisi III Soroti Kejahatan Jalanan Jelang Asian Games

Syafruddin menuturkan, pihaknya memberikan waktu selama satu bulan bagi jajarannya untuk memberantas kejahatan jalanan. Pemberantasan harus dilakukan hingga tuntas.

Selain itu, Syafruddin juga menegaskan kepada jajarannya untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan.

Apabila tidak terungkap, maka akan dilakukan evaluasi dan akan diganti apabila tidak mampu bekerja dengan baik.

Baca juga: 2 Hari Operasi Kewilayahan, Polisi Tangkap 39 Pelaku Kejahatan Jalanan

"Kalau tidak terungkap saya kan sudah bilang, kita akan evalusi pemimpinnya, Kapolresnya, Kapolseknya, kita tinggal ganti saja. Satu bulan saya kasih waktu," sebut Syafruddin.

Syafruddin menegaskan, pemberantasan kejahatan jalanan tersebut tidak hanya di Jakarta. Pemberantasan kejahatan jalanan, kata dia, harus dilakukan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk menggelar operasi kejahatan jalanan atau street crime. Operasi ini dihelat untuk menciptakan keamanan menjelang Asian Games 2018.

Baca juga: Wakapolri: Komandan Wilayah yang Tak Bisa Hentikan Kejahatan Jalanan Kita Ganti

Tito menjelaskan, operasi ini akan dievaluasi setiap minggu oleh Mabes Polri. Kapolda pun, sebut Tito, harus memastikan jajarannya dapat mengungkap kejahatan jalanan yang ada di wilayahnya.

Oleh karena itu, ia tak segan mencopot jajaran yang tidak berhasil mengungkapkan kejahatan jalanan.

Menurut Tito, jajaran yang dapat dicopotnya terkait hal ini antara lain Kapolres, Direktur Reserse, ataupun Kepala Satuan Reserse.

"Kalau misalnya dalam satu bulan ini ada kejadian tidak terungkap ya ganti lah. Ganti Kapolres, Dirserse, Kasatserse, berarti dia tidak bisa kerja. Ditawarkan kepada yang mau, yang bisa kerja," ungkap Tito usai menghadiri Dies Natalis dan Wisuda STIK-PTIK di Jakarta, Rabu (4/7/2018).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

Nasional
Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X